Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan pemotongan belanja di 87 instansi dan kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 50,2 triliun pada tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang ditandatangani 12 Mei lalu.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemotongan belanja tersebut lebih kepada belanja operasional seperti anggaran perjalanan dinas dan anggaran rapat. Bambang menegaskan, belanja prioritas termasuk belanja infrastruktur tidak dikurangi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, instruksi pemotongan tersebut dilakukan untuk penghematan dan efisiensi anggaran. Pemerintah bahkan berdalih, penghematan tersebut dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah terbelanjakan dengan optimal.
Meski demikian, Askolani mengakui masih menunggu pandangan K/L terkait penghematan belanja modal. Meski merupakan investasi pemerintah, menurutnya anggaran belanja modal tersebut juga bisa dihemat.
"Misalnya dari proses beeding, dia (K/L) ada hemat itu dimungkinkan," kata Askolani di sela-sela rangkaian acara 41st Annual Islamic Finance Conference, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (17/5).
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara juga mengatakan penghematan belanja modal dimungkinkan untuk dilakukan, bukan pemotongan. Sebab, dalam belanja modal tersebut juga terdapat belanja modal nonprioritas.
Namun pemerintah memastikan bahwa instruksi pemotongan belanja K/L tersebut tak mengurangi besaran stimulus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pihaknya meyakini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% tahun ini masih bisa terkejar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
