Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengimbau agar pemerintah Indonesia segera memiliki Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, hal ini diperlukan melihat keadaan dari pasokan bahan pokok di Indonesia yang banyak menghadapi kelangkaan dan masalah suplai lainnya. Contoh yang terbaru mengenai pasokan gula di pasaran.
Roy mengatakan bahwa pengadaan CPP adalah salah satu langkah mitigasi atau contingency agar kebutuhan pokok di Indonesia terjamin suplai dan harganya.
“Kita sudah ada CBP (Cadangan Beras Pemerintah) itu dipegang Bulog. Tapi kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini (kelangkaan dan harga tidak stabil) memang sudah saatnya CPP segera berjalan,” ungkap Roy saat ditemui Kontan.co.id, Selasa (7/5).
Baca Juga: Bapanas Telah Salurkan 314 Ton Cadangan Pangan Pemerintah ke Daerah Terdampak Bencana
Dia menambahkan, kehadiran CPP sebenarnya sudah diinisiasi dan dibicarakan namun langkah konkret dari pemerintah sampai saat ini belum ada.
“Jadi, apa yang dilakukan dalam CPP atau cadangan pangan pemerintah ya saat panen disimpan atau saat impor bisa tepat waktu. Dan memang harganya sedang sesuai, maka jangan sampai habis dulu baru impor, atau jangan sampai habis dulu baru mikirin barang itu (impor) dari mana,” kata dia.
Dalam sistem CPP, Roy menambahkan sebenarnya pemerintah bisa menggunakan gudang-gudang pemerintah yang ada dalam Pusat Distribusi Regional (PDR) maupun Pusat Distribusi Provinsi (PDP) untuk menyimpan bahan pokok dalam sistem CPP, selain beras.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional: Persediaan Pangan Aman Selama Musim Kemarau
“Hampir sekitar 60-an PDR dan PDP tapi yang aktif hanya 20, hanya sepertiga saja. Sebenarnya itu harus dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang kebutuhan pokok yang disebut sebagai CPP. ” tambah dia.
Dengan adanya CPP, kebutuhan pokok Indonesia seharusnya bisa dijaga ketersediaannya tanpa harus menyentuh kelangkaan yang bisa mempengaruhi naiknya harga di pasaran.
“Ini penting (CPP) bukan nanti pada saat last minute atau kepepet. Nanti, harga sudah enggak bisa terkontrol baru kita memadamkan api. Kalau policy masih seperti ini, akan terulang lagi terus-menerus dan kita enggak pernah keluar dari solusi kestabilan pangan dan harga yang kita harapan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
