kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.175
  • SUN98,94 0,36%
  • EMAS612.058 -0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Aneka jurus pemerintah obati BPJS Kesehatan

Selasa, 05 Desember 2017 / 13:00 WIB

Aneka jurus pemerintah obati BPJS Kesehatan

JAKARTA,21/03-LANGKAH KENAIKAN TARIF BPJS. Warga melintas di depan informasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (21/03). Dewan Perwakilan Rakyat akan menggunakan hak konstitusionalnya bila pemerintah tidak segera merevisi atau tetap mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) No 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan khususnya pasal 16F terkait dengan kenaikan besaran iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KONTAN/Fransiskus Simbolon/21/03/2016

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai berefek pada masalah keuangan layanan kesehatan yang lebih serius. Sebab, kini penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu mulai terbelit utang ke sejumlah rumah sakit.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan, data Kementerian Kesehatan menyebutkan utang BPJS Kesehatan yang berasal dari tagihan program JKN dari rumah sakit (RS) milik pemerintah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) hingga Oktober 2017 mencapai Rp 1 triliun.

Utang itu telah berdampak ke kondisi keuangan rumah sakit yang bersangkutan. Menurut Nila, akibat piutang yang belum dibayar BPJS Kesehatan, rumah sakit harus berutang untuk memenuhi kebutuhan obatnya. "Rumah Sakit sudah teriak kepada kami," ujar Nila, Senin (4/12).

Oleh karena itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto berharap pemerintah segera bertindak mengatasi masalah keuangan BPJS Kesehatan. Sebab dalam jangka panjang kondisi ini akan mengganggu kesehatan keuangan rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berikan bantuan

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan utang dari rumah sakit.

Salah satu langkah jangka pendek itu, menurut Mardiasmo, pemerintah akan membayar iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang senilai sekitar Rp 4,2 triliun. "Itu untuk iuran PBI periode November dan Desember 2017," ujarnya.

Pemerintah juga berjanji akan segera mengucurkan anggaran Rp 3,6 triliun ke BPJS Kesehatan yang berasal dari pos anggaran lain-lain di APBN-P 2017. Mardiasmo berharap, kucuran dana tersebut bisa membantu BPJS Kesehatan memperbaiki kondisi keuangannya dan bisa membayar tagihan RS.

Catatan saja, pemerintah telah merumuskan delapan langkah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Selain membayar iuran PBI periode November dan Desember 2017 serta memberi bantuan dari APBN-P 2017, mulai tahun 2018 pemerintah juga akan memotong langsung pajak rokok yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Pemotongan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan 10% dari APBD untuk fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memotong di awal Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau dan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemda yang berutang pada BPJS Kesehatan. Pemerintah juga meminta BPJS Kesehatan untuk efisiensi dana operasional.

 


Reporter: Agus Triyono
Editor: Dessy Rosalina

BPJS KESEHATAN

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel santika premiere Slipi
26 July 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0003 || diagnostic_api_kanan = 0.1590 || diagnostic_web = 0.3558

Close [X]
×