Reporter: Agus Triyono, Teodosius Domina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah negeri ini. Selama kurun waktu itu, salah satu fokus pemerintah membangun infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing nasional.
Untuk mendukung fokus itu, pemerintah memilih proyek infrastruktur bertema konektivitas dan proyek infrastruktur yang mendorong kemandirian air dan pangan. Untuk proyek konektivitas misalnya, pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum terintegrasi dan meningkatkan kapasitas jalan, pelebaran jalan serta pembangunan jalan tol.
Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, setidaknya pemerintah merancang 52 proyek pembangunan jalan tol. Antara lain proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat sepanjang 56 kilometer (km), jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol antara lain ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,7 km dan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II sepanjang 20 km yang pembangunannya sempat mangkrak sejak tahun 1996.
Selain itu, pembangunan beberapa ruas tol seperti ruas tol Pemalang-Batang, ruas Batang-Semarang, dan Balikpapan-Samarinda juga dimulai. "Harapannya, dalam lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 km," ujar Basuki.
Di bidang penyediaan air dan pangan, salah satu fokus pemerintah adalah membangun 65 waduk dalam lima tahun. Hingga tahun lalu, proyek pembangunan merealisasikan proyek pembangunan 29 waduk dan bertambah menjadi 32 waduk. Salah satu waduk yang kini telah terealisasi adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat.
Lahan masih menghambat
Meski begitu, hingga kini, pemerintah masih kerap menemukan ganjalan dalam membangun infrastruktur. Menurut Basuki, salah satu kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Basuki bilang, pemerintah kerap kesulitan mendapat lahan yang luas untuk membangun infrastruktur. Untuk proyek waduk atau sarana irigasi misalnya, pemerintah sulit mendapat lahan lebih dari 3.000 hektare (ha) dalam satu hamparan.
Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Imam Santosa menambahkan, masalah aturan dan birokrasi juga kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk mengatasinya, kini pemerintah terus memperbaiki birokrasi dan aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.
Berbagai aturan juga telah dirilis demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Antara lain Peraturan Presiden No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brodjonegoro mengakui, pembangunan infrastruktur pemerintah masih perlu perbaikan, khususnya menyangkut peningkatan peran swasta dan masalah perizinan. "Ini yang akan diperbaiki ke depan," ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK memang bekerja cepat, namun masih kurang tepat dalam mematuhi tahapan. Alhasil, kini banyak proyek yang sudah diresmikan awal proyeknya (groundbreaking), tapi pembangunannya belum bisa dimulai. "Jadi slogannya jangan hanya kerja cepat, tetapi juga kerja tepat," ujarnya.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya juga menyatakan, ketersediaan lahan masih jadi kendala utama. Makanya, "Masalah lahan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
