Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah sudah mulai waspada terhadap besarnya kebutuhan anggaran di awal tahun. Untuk itu, sejumlah langkah telah disiapkan supaya cash flow di awal tahun, terutama Januari tetap aman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan berusaha menjaga momentum realisasi belanja negara sesuai dengan rencana. Begitu pun untuk kebutuhan anggaran di Januari 2017 yang diperkirakan akan membengkak dari biasanya karena adanya pergeseran pembayaran anggaran dari APBN-P 2016.
Pergeseran itu di antaranya berasal dari pembayaran atas penundaan dana Alokasi Umum (DAU) yang sebetulnya masuk dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp 4,6 triliun. Selain itu, ada juga anggaran infrastruktur tahun 2016 yang di carry over ke tahun 2017 yang jumlahnya di atas Rp 7 triliun.
Di luar itu, ada anggaran rutin yang wajib direalisasikan, yaitu anggaran biaya operasional seperti untuk gaji dan lain-lain. Pemerintah juga masih berusaha mendorong realisasi belanja modal di awal tahun seperti halnya di tahun ini.
Tahun lalu, pemerintah melakukan pembayaran atas uang muka atas tender belanja modal hingga 30% dari nilai proyek. "Kita siapkan kebutuhan anggaran di bulan Januari dari penerbitan surat utang juga," ujar Direktur Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Robert Pakpahan, Rabu (18/10).
Pemerintah memang berencana untuk melakukan penerbitan surat utang di akhir tahun 2016. Hasilnya digunakan untuk membiayai anggaran tahun 2017. Nilainya kemungkinan mencapai Rp 50 triliun.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menerbitkan surat utang di awal tahun 2017. Kemungkinan pada tanggal 3 Januari akan dilakukan lelang surat utang.
Ditambah, pemerintah menyiapkan penggunaan Saldo Anggaran lebih (SAL) tahun 2016. Robert juga yakin pada minggu kedua sudah ada penerimaan negara dari pajak dan cukai yang sudah masuk. Dengan skema tersebut, Ia yakin kebutuhan untuk awal tahun 2017 aman.
Sementara itu, ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, kebijakan carry over ini akan menjadi siklus yang sulit dihentikan. Sebab, pengalihan anggaran tahun 2016 ke tahun 2017 akan berdampak pada anggaran tahun 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
