Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pemerintah mempercepat program swasembada air dan energi di Merauke, Papua Selatan.
Zulhas mengklaim telah mempercepat berapa proses perubahan tata ruang seperti Hak Guna Usaha (HGU) hingga persyaratan administratif lainnya.
"Dan yang sudah ada tata ruangnya, laporan menteri kehutanan itu ada 481 ribu hektar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan pembebasan lahan untuk swasembada air dan energi di Merauke ini bisa mencapai 1 juta hektar.
"Saya baru dapat inpres-nya 3 minggu, tapi mudah-mudahan sampai akhir bulan selesai," ungkapnya.
Baca Juga: Warga Papua dan Maluku Bayar Beras Paling Mahal, Bapanas Beberkan Penyebabnya
Diketahui, kebijakan pembangunan kawasan swasembada nasional yang mencakup tiga pilar strategis yakni pangan air dan energi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025.
Sebelumnya, Zulhas mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Kawasan yang menjadi opsi antara lain Papua Selatan, khususnya Merauke dan Wanam, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Kawasan yang menjadi opsi antara lain Papua Selatan, khususnya Merauke dan Wanam, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Baca Juga: Wakil Rakyat Asal Papua Desak Perusahaan Tambang Berdayakan Masyarakat Lokal
"Inpres itu, satu kita diminta untuk mempercepat menuju kedaulatan pangan, energi, dan air. Yaitu tiga pilar, pangan, energi, dan air,” kata Zulhas di Kantornya, Rabu (2/8/2025).
Ia menyebut menyebut timnya melibatkan 27 kementerian dan lembaga untuk memastikan koordinasi yang efektif.
Terkait anggaran, pemerintah sudah menyiapkan dana sekitar Rp 8 triliun untuk pembangunan sawah di kawasan prioritas.
Meski beberapa proyek sudah dikerjakan, pembayaran belum bisa dilakukan karena terdapat kendala.
“Sekarang sudah di Kementan itu yang ada uangnya, tapi belum bisa bayar itu Rp 8 triliun. Cetak sawah itu ada Rp 8 triliun, belum yang lain, itu baru sawah ya,” beber Zulhas.
Baca Juga: PLN Indonesia Power Sepakati Dua Kerjasama PLTMG 65 MW di Papua
Selanjutnya: IHSG Naik 0,26% ke 7.957, Top Gainers LQ45: MEDC, AKRA dan ANTM, Selasa (16/9)
Menarik Dibaca: Menurut Riset YouGov : Konsumen Belanja Online Tapi Paling Doyan Promo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
