Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Polhukam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tahun depan. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk 10 kegiatan prioritas, salah satunya untuk koordinasi penanganan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Menteri Koordinator Polhukam Wiranto mengatakan, dari Rp 60 miliar tersebut, besaran anggaran untuk koordinasi penanganan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yaitu sebesar Rp 6 miliar.
"Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo," kata Wiranto saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (8/6). Presiden sebelumnya memang mengatakan bahwa akan mengambil keputusan tegas terhadap ormas-ormas anti Pancasila.
Sementara itu, sembilan kegiatan prioritas lainnya, yaitu koordinasi pemberantasan penyelundupan dengan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar, relokasi lapas Rp 6 miliar, kerukunan nasional Rp 7 miliar, dan koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 miliar.
Selain itu juga untuk kegiatan pemerataan kekuatan Tentara Negara Indonesia (TNI) Rp 6 miliar, revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme Rp 6,5 miliar, koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental senilai Rp 6 miliar, serta satuan tugas (satgas) propaganda, agitasi, dan provokasi sebesar Rp 6 miliar, serta koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional Rp 7,5 miliar.
Dalam Surat Edaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Nomor 398 Tahun 2017 tentang pagu indikatif 2018 dan trilateral meeting Kementerian Koordinator Polhukam, Bappenas, dan Kemenkeu ditetapkan anggaran Kemko Polhukam sebesar Rp 283,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding anggaran 2017 Rp 281,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
