Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus diperketat, jangan sampai ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul), usai sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung, melalui keterangan resmi, Minggu (4/5/2205).
Mengutip Infopublik.id, Gus Ipul -sapaan akrabnya- mengatakan, basis data untuk Sekolah Rakyat adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah itu, data tersebut akan dicek ke lapangan beramai-ramai, tidak sendiri.
Ia menyebutkan, dalam pengecekan tersebut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), RT/RW, kepala desa/lurah, kemudian juga ada kepala sentra, juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat, Ini Sederet Fungsinya!
Menurut dia, masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yg memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," katanya.
Ia mencontohkan, ada seorang janda, buruh tani, yang menghidupi empat anak. Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.
Tonton: Pemerintah Matangkan Program Sekolah Rakyat, Apa Itu? Ini Penjelasan Kemensos
"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
