Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025. Rapat itu membahas persiapan pelaksanaan program sekolah rakyat.
Program sekolah rakyat ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.
Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan sekolah rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun ini program akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan.
"Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada," ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).
Baca Juga: Mensos Sebut Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Bakal Gunakan Dana APBN
Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Artinya, menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari.
Selain pelaksanaan di 53 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti menambahkan, rekrutmen guru untuk sekolah rakyat akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori. Yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.
Menurutnya, proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.
“Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Presiden," ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menjelaskan kurikulum sekolah rakyat akan bersifat fleksibel dengan sistem multi-entry, multi-exit.
Sistem tersebut memungkinkan siswa masuk dan menyelesaikan studi berdasarkan kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.
“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Capaian pembelajarannya ada, itu yang nanti mereka akan belajar sesuai dengan kapan mereka masuk dan juga bagaimana latar belakang pendidikan mereka sebelumnya,” terang Abdul Mu’ti.
Baca Juga: Pemerintah Menargetkan 53 Unit Sekolah Rakyat Bisa Rampung pada Juni 2025
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan, program sekolah rakyat merupakan contoh nyata penerapan evidence-based policy.
BPS memberikan dukungan penuh dengan penyediaan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan lokasi sekolah rakyat.
“Ini sudah kami lihat bahwa di 53 sekolah rakyat yang sudah diusulkan oleh Mensos, itu memang sebagian besar berada di wilayah yang selain kantong kemiskinan tetapi juga memang terdapat jumlah penduduk dengan usia sekolah tetapi masih ada banyak yang tidak bersekolah," jelas Amalia.
Selanjutnya: Nonton The Beginning After the End Episode 5 Subtitle Indonesia & Link Streaming
Menarik Dibaca: Turun Harga Lagi, Simak Harga BBM Shell dan BP Terbaru Berlaku 1 Mei 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
