Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Buntut kasus penganiayaan dan juga pamer harta yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah mencoreng nama baik Kementerian Keuangan, khususnya DJP.
Tak heran, banyak sentimen negatif di media sosial terhadap Kemenkeu dan bahkan masyarakat juga menyatakan sikapnya untuk malas melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pasalnya, harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo menjadi perbincangan masyarakat dan diketahui Rafael tidak melaporkan semua harta yang Ia miliki.
Meski banyak sentimen negatif terhadap Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa agenda reformasi perpajakan akan terus berjalan. Menurutnya, reformasi perpajakan merupakan agenda yang sangat penting untuk memodernisasi tata cara dan administrasi perpajakan Indonesia.
Baca Juga: Sri Mulyani Dukung Proses Hukum Kasus Penganiayaan Anak Pejabat Ditjen Pajak
"Ini menjadi agenda kita dan agenda dari reformasi perpajakan sendiri akan terus berjalan," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers, Jumat (24/2).
Selain itu, Suahasil mengatakan bahwa kejadian yang terjadi akan menjadi pengingat dan memontum bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi ulang di internal Kemenkeu.
Jika selama ini pihaknya sudah melakukan analisis, maka Kemenkeu akan meningkatkan evaluasi sebagai momentum untuk mendalami bagaimana pihaknya dapat mengidentifikasi secara dini potensi-potensi dari ketidakpatuhan di lingkungan Kemenkeu.
"Karena itu evaluasi akan dilakukan, untuk melihat bahwa analisis itu bukan hanya sekedar administratif, kelengkapan administratif saja namun evaluasi yang menyeluruh mengenai sumber harta dan juga kewajaran. Ini tentu akan kita lakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait," katanya.
Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa sebenarnya Kemenkeu telah memiliki sistem pengaduan yang diberi nama whistlebowing system (WISE) yang bisa digunakan masyarakat untuk mengadukan pejabat Kemenkeu yang nakal.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Kemenkeu Investigasi Pegawai Pajak Secara Menyeluruh
"Tapi pertanyaannya, kenapa tidak jalan? Seperti diketahui, keluarga RAT memamerkan hartanya di sosmed. Pastin ada yang tahu. Harusnya sudah ada yang adukan ke WISE. Kalau sudah ada yang adukan ke WISE, tak perlu lagi kita ribut-ribut seperti sekarang," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (26/2).
Hanya saja, Fajry menyoroti bahwa sistem tersebut tidak jalan sehingga Kemenkeu perlu mengevaluasi dan memikirkan bagaimana agar WISE memiliki sistem partisipasi yang aktif.
"Berarti sistemnya tak jalan. Mungkin perlu insentif agar ada dorongan untuk lebih aktif terlibat atau masih tak percaya dengan kerahasiaan sistem? Itu beberapa kemungkinan. Yang pasti perlu evaluasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
