Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong semua pihak, termasuk pengusaha untuk meningkatkan kampanye positif terhadap crude palm oil (CPO) di tengah diskriminasi di pasar internasional.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam dengan diskriminasi dan kampanye negatif sawit. Selama ini, CPO merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.
“Sawit adalah salah satu penopang ekspor Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana pun harus diperjuangkan. Kita ingin sawit memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya pengusaha tetapi juga petani sawit, buruh di industri sawit dan seluruh masyarakat pada umumnya," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (27/7).
Baca Juga: Gapki sebut kinerja ekspor sawit tergantung pemulihan ekonomi negara tujuan ekspor
Jerry menggandeng pelaku usaha bersinergi untuk lebih menggalakkan diplomasi dan kampanye sawit di luar negeri. Dari sisi diplomasi, kata Jerry, perjanjian perdagangan yang didorong pemerintah bisa meningkatkan daya saing produk sawit.
Dengan perjanjian seperti Perjanjian Perdagangan Bebas ( FTA) dan CEPA, tarif masuk produk Indonesia bisa ditekan hingga 0% sehingga bisa menekan harga.
“Perjanjian perdagangan itu kunci, karena dari situ kita mendapatkan preferensi tarif hingga 0%. Itu sangat menguntungkan sekali karena menghasilkan harga yang kompetitif," ucapnya.
Namun, menurut Jerry, perjanjian perdagangan saja tak cukup. Dia menyadari ada isu sensitif soal sawit yang dapat mengganggu proses perundingan perdagangan. CPO sering dituding sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan di samping tuduhan-tuduhan lainnya.
Baca Juga: Bahan bakar 100% sawit buatan Pertamina lebih bagus dibanding minyak solar
Jerry percaya semua negara sudah tahu bahwa sawit relatif lebih ramah lingkungan dan efisien dibandingkan produk kompetitor. Apalagi, Indonesia juga makin aktif menegakkan aturan-aturan sosial dan ekologis dalam perkebunan dan industri kelapa sawit. Semua negara harus melihat permasalahan ini dengan lebih obyektif.
