Usulan Anggaran Kementerian BUMN 2026: Erick Thohir Klaim Tambah Pemasukan Negara

Rabu, 09 Juli 2025 / 18:47 WIB

ILUSTRASI. Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Rapat tersebut membahas laporan keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 serta pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2026. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2026 sebesar Rp 604 miliar.

Erick menyampaikan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program kerja kementerian serta mengawal berbagai penugasan dari pemerintah.

"Penugasan pemerintah termasuk hapus buku, hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan dampingi dan bantu dari sisi kegiatan Danantara," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Erick menekankan bahwa Kementerian BUMN memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN.

Ia berharap kehadiran Danantara, entitas khusus pengelola BUMN dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masa depan bangsa.

Salah satu bentuk kolaborasi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan, menurut Erick, adalah terkait penyesuaian mekanisme subsidi dan kompensasi energi.

Jika sebelumnya pembayaran dilakukan dalam rentang waktu dua tahun, kini dipangkas menjadi enam bulan.

"Tetapi kita sedang lobi lagi ke Menteri Keuangan yang sudah juga oke agar subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta asing atau dolar. Atau nanti keputusannya seperti apa," imbuh Erick.

Ia menambahkan, skema ini penting untuk menjaga performa operasional Danantara ke depan. Kementerian BUMN juga terus mendampingi berbagai penugasan, termasuk program BUMN Masuk Desa, serta aktif bernegosiasi dengan instansi pemerintah terkait pelaksanaannya.

Selain mendampingi Danantara, Erick menegaskan Kementerian BUMN juga terus mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) guna meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN.

"Kita terus berkoordinasi untuk pengangkatan direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda, RUPS, dan hal-hal lainnya," kata Erick.

Erick optimistis, alokasi anggaran tersebut akan memberi timbal balik positif bagi negara. Dengan meningkatnya performa BUMN, ia yakin kontribusi melalui dividen kepada negara juga akan meningkat.

"Nah, jadi kita tidak membebani keuangan negara. Tapi kita yakini justru akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," tutup Erick.