Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dibutuhkan tambahan anggaran belanja negara yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius mencapai 8%.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara dirancang sebesar Rp 3.613 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang.
Sebab untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Dengan anggaran belanja Rp 3.613 triliun di 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.
Baca Juga: Indonesia Satu-satunya Negara Asia Pasifik yang Ekonominya Pulih Sebelum Pandemi
“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (2025) itu kan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu ngak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9%. Supaya kita punya batu lonjakan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%,” tutur Drajad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).
Drajad menambahkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% kemudian 8%, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, atau dengan total anggaran belanja negara sekitar Rpp 4.000 triliun.
Meski begitu, untuk menambah anggaran Rp 300 triliun tidak mudah. Pasalnya sebesar 45% dari pendapatan negara digunakan untuk debt service. Bila dihitung, pada 2025 target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, artinya pendapatan negara sekitar Rp 1.353 triliun akan digunakan untuk membayar utang.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Guncangan Global, Ini Kata Sri Mulyani
Nah, untuk mendongkrak penerimaan negara lebih banyak, salah satu caranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
Meski begitu, Drajad menyebut, rencana pembentukan BPN memang belum banyak didiskusikan.
“Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diperlukan pertumbuhan di sektor swasta.
Baca Juga: BI: Indeks Keyakinan Konsumen Turun Jadi 123,5 pada September 2024
Untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, regulasi dan birokrasi harus dibenahi, karena selama ini permasalahan tersebut yang membuat swasta sulit tumbuh.
“Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet,” ungkapnya.
Di samping itu, belanja pemerintah dan juga pertumbuhan investasi diharapkan bisa terus mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
