Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga angkat bicara soal calon Kapolri baru. Unit kerja bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menghendaki calon Kapolri nanti memiliki kontrak kinerja dan pakta integritas.
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto beralasan lembaga kepolisian adalah bagian dari lembaga-lembaga yang dimonitor UKP4 berkaitan dengan program-progran strategisnya. "Sebagai kepala UKP4, semua pimpinan lembaga perlu menandatangani kontrak kerja dan pakta integritas dengan presiden," ujar Kuntoro di Istana Negara, Rabu (15/9).
Kuntoro menjelaskan, Kapolri sebelumnya memang tidak mempunyai pakta integritas dan kontrak kinerja dengan Presiden. Meski demikian, Kuntoro berharap Presiden akan meminta hal itu kepada Kapolri yang baru nanti. "Itu wewenang Presiden untuk menentukannya," kata mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias itu.
Yang jelas, Kuntoro mengatakan Kapolri yang baru harus memiliki integritas tinggi sehingga sama baiknya atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menambahkan, integritas merupakan salah satu syarat penting sebagai Kapolri. Selain itu, calon Kapolri juga tidak tersangkut kasus hukum maupun pelanggaran HAM. "Makanya dicek ke KPK, Komnas HAM, PPATK," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
