Trem Surabaya dibiayai dana APBN

Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pengembangan transportasi massal akan dikebut di berbagai kota di Tanah Air. Sejumlah daerah pun mulai mengajukan usulan pembangunan transportasi massal. Salah satunya usulan proyek pembangunan angkutan massal berbasis trem dari Pemerintah Kota Surabaya , Jawa Timur.

Sebelumnya trem Surabaya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tapi pemerintah akhirnya memutuskan reaktivasi trem Surabaya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengatakan, proyek trem Surabaya diperkirakan menelan investasi Rp 2,5 triliun. Menurutnya pendanaan proyek ini akan menggunakan APBN secara bertahap. "Pendanaannya akan dilakukan secara multiyears sampai tahun 2019," kata Joice kepada KONTAN, Senin (19/6).

Menurut Joice, pembangunan trem Surabaya ditargetkan selesai sebelum tahun 2020. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang menyediakan lahan lokasi rel trem lama yang akan diaktifkan lagi.

Ihwal harga tiket, Joice mengungkapkan, pemerintah pusat akan turut membantu membiayai subsidi tiket. Tapi ia belum memastikan berapa besaran subsidinya. "Karena ini perkotaan, kemungkinan ada subsidi," tuturnya.

Pemerintah juga telah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai calon operator trem Surabaya. Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI Budi Noviantoro bilang, PT KAI sebagai operator akan meninjau ulang studi kelayakan terkait biaya yang kemungkinan berubah.

Budi bilang, jika review studi kelayakan telah selesai PT KAI baru bisa menentukan harga tiket trem Surabaya. Yang pasti, ia bilang Walikota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar tiketnya bisa terjangkau oleh warga Surabaya. "Review (harga) belum dimulai, tapi Bu Walikota Surabaya minta di bawah Rp 5.000 per penumpang," kata Budi.

Pengamat Transportasi Dharmaningtyas bilang, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya memberi subsidi ke transportasi masyarakat di Pulau Jawa saja. Menurutnya, lebih baik pemerintah memberi subsidi pada transportasi masal di Luar Jawa. "Subsidi angkutan umum jangan menumpuk di Jawa, lebih baik nambah subsidi untuk kapal laut. Kalau Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mencukupi subsidi ya tidak masalah," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News