Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Kehutanan berkongsi mengembangkan Program Transmigrasi Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR) di beberapa Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Program ini menggabungkan pembangunan transmigrasi dengan HTR yang dikelola perorangan atau koperasi untuk meningkatkan kualitas hutan produksi.
Saat ini, Kemenakertrans bersama pemerintah daerah sedang mencacah masyarakat yang layak ikut Program Trans-HTR. "Setiap keluarga transmigran akan mendapat sekitar 8 hektare (ha) sampai dengan 15 ha lahan hutan untuk dikelola," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima KONTAN, akhir pekan lalu.
Sebagai tahap awal, Program Trans-HTR bakal dilaksanakan di KTM Pauh-Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dan KTM Padauloyo Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
"Pembangunan dan pengembangkan Kota Terpadu Mandiri dengan konsep pengembangan program Trans-HTR diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 200.000 orang," ujar Muhaimin.
Tak hanya menyediakan lahan, pemerintah juga akan memberikan bekal pelatihan kepada para transmigran. Di KTM Padauloyo, misalnya, pemerintah akan membangun balai latihan kerja (BLK), dan pabrik pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. "Untuk tahap awal Menteri Kehutanan sudah menetapkan area hutan tanaman rakyat lebih dari 5.000 ha," kata Muhaimin, yang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Kemenakertrans mematok target pembangunan KTM Padauloyo rampung dalam tempo lima tahun. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 60 miliar. Dana ini bersumber dari APBN dan APBD, baik Kabupaten Tojo Una-Una maupun Provinsi Sulwesi Tengah. Sedang investasi swasta di bidang kehutanan, perkebunan, dan perikanan di daerah tersebut diproyeksikan mencapai Rp 150 miliar.
Tahun ini, Kemenhut menyiapkan 100.000 ha lahan untuk hutan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
