kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Tok! Anggaran program PEN tahun 2021 naik Rp 15,8 triliun


Jumat, 11 September 2020 / 14:05 WIB
Tok! Anggaran program PEN tahun 2021 naik Rp 15,8 triliun
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas laporan dan pengesahan hasil Panitia Kerja Pembahasan RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksana


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mematok anggaran tambahan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebanyak Rp 15,8 triliun. Keputusan ini pun sudah disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Setali tiga uang, anggaran program PEN tahun depan menjadi Rp 372,3 triliun atau naik 4,4% dari pagu sebelumnya sebesar Rp 356,5 triliun yang ditetapkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di pertengahan bulan lalu.

Angka tersebut lebih rendah 53,55% dari pagu anggaran PEN di tahun ini yang sebesar Rp 685,2 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan pagu program PEN 2021 untuk cadangan belanja. 

Baca Juga: Respons Banggar terkait penurunan target penerimaan pajak Rp 38,9 triliun tahun depan

Namun, dirinya belum merinci uang rakyat tersebut akan digunakan untuk tambahan program atau menambah pagu program yang sudah ada. Yang jelas dalam pagu PEN 2021 yang ditetapkan sebelumnya, akan tersebar ke dalam enam program. 

Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, Kedua, perlindungan sosial Rp 110,2 triliun. Ketiga, sektoral, pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 136,7 triliun.

Keempat, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun. Keenam, insentif usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 20,4 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani beberkan penerimaan pajak tahun ini bakal meleset dari target

“Kami laksanakan sesuai amanat yang pastinya ditaruh dalam RUU APBN 2021. Sehingga pemerintah tetap bisa jalankan tugasnya namun pada saat yang sama diberikan keleluasaan oleh DPR di dalam menjaga ketidakpastian itu melalui respon anggaran kami,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Jumat (11/9).

Selanjutnya: Sri Mulyani sebut kebutuhan pembiayaan utang naik 34,9% dalam postur APBN 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×