Tito Minta Pramono Alokasikan Anggaran Bedah Rumah di APBD Jakarta Tahun Depan

Jumat, 14 November 2025 / 18:29 WIB

ILUSTRASI. Pasukan pelangi saat menghancurkan bangunan rumah warga untuk program bedah rumah di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalokasikan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni ada 209.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di DKI Jakarta. Apalagi, ungkap Tito, DKI Jakarta memiliki kemampuan fiskal yang cukup kuat jika dibandingkan dengan daerah lain, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 68% dari total APBD.

"Tentu kita sangat mengapresiasi kalau misalkan dianggarkannya masalah perumahan, karena DKI mempunyai kemampuan fiskal untuk itu," kata Tito saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

"Nanti di dalam pembahasan penyusunan APBD-nya kita harapkan dimasukkan program-program (BSPS) untuk perumahan, terutama di daerah-daerah yang kumuh," lanjut Tito.

Lanjut Tito, ada 6 standar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, perlindungan sosial, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ia juga menyebutkan beberapa daerah di DKI Jakarta yang masuk dalam daftar kawasan kumuh, yaitu Tanah Tinggi, Tambora, Jembatan Lima, Senen, Kemayoran, Cilincing, hingga Muara Karang.

Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026 akan difokuskan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) lewat program BSPS atau bedah rumah. Adapun program bedah rumah tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,89 triliun.

"Dari Rp 10 triliun (anggaran Kementerian PKP tahun 2026), sebanyak Rp 8,89 triliunnya untuk BSPS," ujar Ara, sapaan akrab Menteri PKP, saat menengok objek BSPS di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis (13/11/2025).

Maruarar mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mereduksi jumlah RTLH di Indonesia yang saat ini ditempati oleh 26,9 juta keluarga. Sementara untuk jumlah unit rumah yang dibedah khusus di Jakarta, Ara menargetkan meningkat 10 kali lipat dari jumlah tahun 2025 yang hanya 158 unit rumah, sehingga menjadi 2.000 unit rumah.

Sedangkan secara total di seluruh Indonesia, ditargetkan 400.000 unit RTLH dibedah tahun 2026. "Kalau 10 kali lipat, di Jakarta baru 1.500 rumah yang dibedah. Sementara RTLH di Jakarta ada sebanyak 209.000 unit. Kalau gitu saya putuskan aja 2.000," ujar Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan, secara total di seluruh wilayah Indonesia ada sebanyak 45.073 unit RTLH yang dibedah pada tahun 2025. "Anggarannya Rp 900 miliar, termasuk untuk pendampingan masyarakat," ujar Fitrah.