Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah kabar bahwa status Ibu Kota Jakarta akan berakhir pada Juni 2020 ini.
Meski pemerintah akan mengajukan undang-undang terkait ibu kota negara (IKN) pada tahun ini, status Ibu Kota masih akan tetap milik DKI Jakarta hingga pembangunan fisik di lokasi IKN baru yaitu Kalimantan Timur terealisasi.
“Mana mungkin Juni 2020 DKI Jakarta sudah tidak lagi IKN. Selama belum ada fisik ibu kota di Kaltim, maka DKI akan tetap ibu kota,” tegas Tito, Senin (10/2).
Baca Juga: Apa kabar Badan Otorita Ibu Kota? Begini kata Kepala Bappenas
Tito menjelaskan, jika status DKI Jakarta sebagai ibu kota dicabut, sementara pembangunan fisik IKN di Kaltim belum selesai, konsekuensinya negara tidak memiliki ibu kota dan hal tersebut tidak mungkin terjadi.
Sebaliknya, jika pembangunan fisik IKN di Kaltim rampung, maka tidak mungkin status DKI Jakarta tetap ibu kota lantaran tidak mungkin Indonesia memiliki dua ibu kota.
Oleh karena itu, nantinya DKI Jakarta memang akan berubah status menjadi otonomi khusus, tepatnya pusat ekonomi dan bisnis.
Untuk melakukan perubahan tersebut, Tito mengatakan, pemerintah tentunya perlu mengubah aturan yang menjadi payung hukum status DKI Jakarta, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
