kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tingkatkan Kemudahan Berusaha, BPN Dorong Capaian RDTR Wilayah


Kamis, 10 November 2022 / 14:25 WIB
Tingkatkan Kemudahan Berusaha, BPN Dorong Capaian RDTR Wilayah
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. Tingkatkan Kemudahan Berusaha, BPN Dorong Capaian RDTR Wilayah


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah. Hal ini untuk mendukung kemudahan berusaha.

Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menyiapkan ruang-ruang yang dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi. Namun juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hal itu karena saat ini menghadapi banyak hal. Mulai dari identifikasi risiko perubahan iklim yang terbagi dalam mitigasi iklim dan adaptasi iklim, hingga permasalahan ketahanan pangan.

Baca Juga: Pemerintah Optimistis Insentif Kemudahan Berusaha Tarik Minat Investor di IKN

Gabriel menjelaskan, pihaknya tengah melakukan percepatan pembentukan RDTR bersama pemerintah daerah (Pemda).

“Target kami adalah 2.000 RDTR. Namun, saat ini kita juga tengah berfokus pada 500 titik wilayah yang potensial, diharapkan itu dapat memantik perekonomian,” ucap Gabriel dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan, Kadin Indonesia, Sanny Iskandar berpendapat, aspek agraria dan tata ruang menjadi hal dasar bagi jalannya perekonomian di Indonesia.

Sebab, pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu alat untuk mencapai pembangunan.

"Oleh karena itu, diharapkan melalui penataan ruang yang lebih baik, dapat meningkatkan pengelolaan daerah yang baik pula,” ujar Sanny.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Siap Bantu Penyelesaikan Masalah Strategis Jabodetabek-Punjur

Sanny mengemukakan beberapa aspek yang ingin dicapai di sektor pertanahan dan tata ruang. Beberapa di antaranya adalah mendorong RDTR berbasis digital, legitimasi izin lokasi, proses hukum dan pelayanan sengketa tanah yang cepat. Serta penyempurnaan regulasi terkait tanah dan kawasan telantar.

“Seperti halnya RDTR berbasis digital, ini agar implementasi kebijakan satu peta dan Online Single Submission (OSS) dapat berjalan,” pungkas Sanny.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menyatakan, perlu adanya dukungan bersama dari pemerintah daerah untuk pengembangan daerah.

"Pemimpin daerah ini harus punya visi bagaimana ke depannya. Kalau misal ingin investasi naik, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus segera diselesaikan,” ucap Raja Juli Antoni.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Siapkan Strategi Antisipasi Krisis Pangan

Terkait kemudahan berusaha, Raja Juli menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan spesifik bagi implementasi Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

"Pak Jokowi juga menegaskan secara serius kepada saya dan Pak Menteri bahwa kami harus melakukan terkait EoDB atau kemudahan berusaha,” ujar Raja Juli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×