Tingkatkan Efisiensi Negara, Prabowo Mau LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus menekan pemborosan anggaran.

Prabowo mengatakan disiplin fiskal tidak boleh berhenti ketika anggaran negara telah disahkan. Menurutnya, pengawasan dan efisiensi harus terus dilakukan hingga tahap eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Targetkan Busa Mineral dan Komoditas Strategi Komiditas Beroperasi Awal 2027

Ia menyoroti pola pengadaan pemerintah selama ini yang dinilai masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Padahal, barang yang dibeli kerap memiliki spesifikasi yang sama.

Menurut Prabowo, pembelian secara terpisah membuat proses pengadaan berulang, jumlah pembelian menjadi terpecah dan daya tawar pemerintah menjadi lebih lemah.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” katanya.

Prabowo menyebut konsolidasi pengadaan sebenarnya telah menunjukkan hasil. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43% pada 2026.

Ia mengatakan efisiensi tersebut masih dapat diperbesar apabila konsolidasi pengadaan, katalog elektronik, perencanaan berbasis data serta praktik pengadaan terbaik diterapkan secara lebih luas dan disiplin.

Menurut Prabowo, langkah tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga 30% dari total belanja pengadaan pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

“Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian memberikan contoh pengadaan layar pintar interaktif yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah secara terpisah. Ia mengatakan harga pembelian barang tersebut sebelumnya berada di kisaran Rp150 juta per unit. Namun, setelah pembelian dikonsolidasikan, pemerintah disebut dapat memperoleh barang dengan harga sekitar Rp26 juta per unit.

“Setelah pembelinya dikonsolidasikan kita bisa beli Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir enam kali,” katanya.

Menurut Prabowo, contoh tersebut menunjukkan konsolidasi pengadaan dapat memberikan efisiensi anggaran secara nyata. Karena itu, pemerintah akan memperluas konsolidasi untuk berbagai barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serta spesifikasi serupa.

“Karena itu saya lapor di sini, pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan LKPP. Prabowo mengatakan lembaga tersebut akan ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kita mohon dukungan DPR,” pungkas Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Umumkan RAPBN 2027, Patok Anggaran Belanja Sebesar Rp 4.097,2 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News