Tinggal 19 Pemda belum umumkan hasil tes CPNS

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat, hingga tanggal 2 Maret 2015, masih ada 19 pemerintah daerah yang belum mengumumkan hasil tes CPNS. Hal ini menunjukkan kemajuan, dibanding data pada hari Jumat (27/02), yang masih ada 28 instansi yang belum mengumumkan, yakni 3 instansi pusat dan 25 instansi daerah.

Menteri PANRB mengatakan paling lambat akhir bulan Februari 2015 seluruh instansi harus sudah mengumumkan. Ia bilang, saat ini Panselnas sedang melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap 19 instansi yang belum mengumumkan untuk selanjutnya diambil tindakan tegas.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman menjelaskan, dari 19 pemda itu, tiga diantaranya kini tengah menyelesaikan Tes Kompetensi Bidang (TKB), setelah mendapatkan izin dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Ketiga daerah dimaksud adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Mandailing Natal, semuanya di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3).

Berdasarkan informasi dari Panselnas, ketiga daerah tersebut memang dari awal sudah merencanakan TKB. Namun pelaksanaannya harus mengikuti sejumlah ketentuan, untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Dua daerah diantaranya sudah selesai TKB, tetapi belum melengkapi berita acara dan ketentuan lainnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Panitia Seleksi masing-masing Pemda yang melaksanakan TKB tersebut antara lain harus melibatkan tim pengawas dari Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, dan dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.

Selain itu, pelaksanaan TKB harus dilengkapi dengan berita acara, panduan pelaksanaan yang memuat substansi/materi TKB, mekanisme pelaksanaan TKB, sistem pemberian nilai TKB, serta instansi/lembaga yang dilibatkan. Hasil TKB harus disampaikan ke Panselnas CPNS 2014.

“Bapak Menteri PANRB menegaskan, apabila pelaksanaan TKB tidak dilakukan secara transparan dan hasilnya ditengarai terdapat kejanggalan, Panselnas akan melakukan investigasi sebagai bahan untuk penetapan kebijakan lebih lanjut,” tambah Herman.

Karena itu Herman mengajak masyarakat, khususnya para peserta seleksi untuk melakukan pengawalan dan pengawasan, serta segera melaporkannya ke Panselnas apabila ditemukan pelanggaran. “Bahkan apabila ada indikasi tindak pidana, silahkan laporkan langsung ke penegak hukum,” imbuh Herman.

Sebelumnya, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi mengatakan, selain karena permasalahan teknis, keterlambatan pengumuman itu terjadi juga karena masih adanya oknum Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang ingin agar anak atau keluarganya diluluskan.

Namun Yuddy menegaskan bahwa pihaknya dan Panselnas tidak akan terpengaruh untuk mengubah hasil yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. “Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mempengaruhi dirinya dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk mengubah hasil tes CPNS,” ujarnya.

Kalau masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanipulasi hasil tes, yang pada gilirannya menghambat pengumuman di berbagai daerah, menurut Yuddy, merupakan kesia-siaan. Bahkan Menteri berencana mengambil alih untuk mengumumkannya kalau mereka tidak segera mengumumkan hasilnya. Yuddy juga akan memberikan sanksi bagi PPK yang tetap bandel, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Misalnya, tidak diberikan formasi CPNS. Bisa juga berupa sanksi disiplin dan lain-lain. (ags/HUMAS MENPANRB)

Instansi yang belum mengumumkan hasil tes CPNS per 2 Maret 2015 adalah: Kab. Nagan Raya (Aceh), Kab. Dairi (Sumut), Kab. Serdang Bedagai (Sumut), Kab. Tapanuli Tengah (Sumut) Melaksanakan TKB dengan Ijin Menteri PANRB, Kota Sibolga (Sumut) Melaksanakan TKB dengan Ijin Menteri PANRB, Kota Tanjung Balai (Sumut), Kab. Mandailing Natal melaksanakan TKB dengan Ijin, Menteri PANRB.

Kab. Toba Samosir sudah melaksanakan TKB tetapi belum dilengkapi berita acara dan ketentuan lainnya, Kab. Bungo (Jambi), Kab. Kotawaringin Barat (Kalteng), Kab. Konawe Kepulauan (Sultra), Kab. Manggarai (NTT), Kab. Buru Selatan (Maluku), Kab. Maluku Barat Daya (Maluku), Kab. Maluku Tenggara (Maluku), Kab. Maluku Tenggara Barat (Maluku), Kab. Buru (Maluku), Kab. Seram Bagian Barat (Maluku) dan Kota Ambon (Maluku).