kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Tim Kajian Papua rekomendasikan pemerintah 2 hal


Selasa, 26 April 2016 / 20:57 WIB
Tim Kajian Papua rekomendasikan pemerintah 2 hal


Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua menyatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan kajian mereka terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam Papua. Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas yang juga ketua tim tersebut menyatakan, dari kajian tersebut, pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Rekomendasi tersebut, salah satunya berkaitan dengan perbaikan pengelolaan penggunaan anggaran pembangunan Papua. Sofyan mengatakan, rekomendasi ini diberikan karena timnya menemukan banyak masalah terkait pengelolaan anggaran pembangunan Papua.

Walau dana pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, salah satunya melalui dana otonomi khusus sudah besar, tapi dana tersebut tidak terdistribusi secara merata. Pendistribusian dana, hanya sampai di wilayah yang mudah dijangkau saja, tidak sampai ke seluruh wilayah Papua.

"Padahal besar untuk 2016 ini mencapai Rp 61 triliun," katanya di Jakarta Selasa (26/4).

Atas temuan itu tim kata Sofyan meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki penggunaan anggaran untuk pembangunan Papua. Perbaikan tersebut antara lain harus dilakukan pada program dan pengawasannya. "Refocusing itu rekomendasinya," katanya.

Kedua, menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Sofyan mengatakan, tim yang dipimpinnya merekomendasikan agar pemerintah bisa meninjau kembali proses izin penelitian, eksplorasi di kawasan hutan dan izin pinjam pakai.

Rekomendasi ini dikeluarkan karena tim melihat banyaknya kendala dalam pemandaatan sumber daya alam di tanah Papua.

"Karena misalnya kalau diizinkan enam bulan, itu paling yang bisa dipakai efektif satu bulan saja karena medan sulit, cuaca cepat berubah," katanya.

Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintahannua akan memberikan perhatian khusus kepada Papua. Dia menyatakan, berkomitmen untuk membangun Papua.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, pada awal masa jabatannya Presiden Joko Widodo membentuk TimKajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua.

Tim ini ditugaskan untuk mengevaluasi dan mengkaji kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua dalam rangka pembangunan ekonomi Papua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×