Reporter: Dina Farisah, Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Thailand siap memasok satu juta ton beras per tahun untuk Indonesia mulai 2012. Rencananya besok (20/6) Menteri Perdagangan Thailand Boonsong Teriyapirom bertemu Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi di Jakarta untuk membahas kerjasama ini.
Kemarin (18/6) Bloomberg melansir sudah ada penandatangan nota kesepahaman kerjasama kedua negara soal jual beli beras di Thailand. Kepada Bangkok Pos, Pakin Sommit, penasehat Menteri Perdagangan Thailand, menyatakan, di Jakarta delegasi negaranya juga akan bertemu dengan Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso untuk membicarakan suplai beras daro Negeri Gajah Putih.
Tapi, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menegaskan, pemerintah belum memutuskan akan mengimpor beras tahun ini dari Thailand. Dalam pertemuan besok, kedua negara tidak hanya membicarakan masalah beras tapi perdagangan secara umum. "Seandainya membicarakan beras, pemerintah tetap tidak langsung memutuskan impor dari Thailand karena memiliki pertimbangan seperti produksi dalam negeri," katanya kemarin.
Dan, Rusman menegaskan, impor beras tidak selalu berkaitan dengan produksi beras yang turun atau gagal panen. Pemerintah menempuh opsi itu semata untuk memperkuat cadangan beras di dalam negeri. Selain itu, pelaksanaan impor juga tidak bersamaan dengan waktu panen raya padi. Karena itu, "Pemerintah tidak akan mendatangkan beras impor sepanjang Febuari hingga April," tegasnya.
Tapi, Rusman optimistis tahun ini ada kenaikan produksi beras lantaran curah hujan cukup baik dan kemampuan penyerapan gabah oleh Bulog yang meningkat. "Produksi beras tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu yang terkendala anomali iklim dan keterlambatan faktor pendukung produksi seperti benih dan pupuk," jelas dia.
Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menambahkan, sampai saat ini belum ada perintah dari pemerintah buat perusahaannya untuk melakukan impor beras. Biasanya, keputusan impor beras lahir dalam rapat koordinasi terbatas menteri-menteri ekonomi di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. "Bulog akan menunggu keputusan pemerintah," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
