CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Terima LHP LKPP 2020, Jokowi minta tindak lanjuti rekomendasi BPK


Jumat, 25 Juni 2021 / 11:18 WIB
Terima LHP LKPP 2020, Jokowi minta tindak lanjuti rekomendasi BPK
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020.

Hal itu disampaikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jokowi menyebut, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujar Jokowi saat menerima LHP LKPP tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6).

Jokowi bilang di tengah situasi pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas LKPP. Sebagai informasi, LHP LKPP tahun 2020 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca Juga: BPK temukan pemberian Rp 1,69 triliun insentif perpajakan tidak wajar

Predikat WTP tersebut merupakan yang kelima berturut-turut diraih oleh pemerintah. Jokowi menyebut WTP akan membuat pengelolaan anggaran tepat sasaran.

"Kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya, dikelola dengan trasnparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," terang Jokowi.

Kepala Negara Republik Indonesia itu menegaskan, akan memperhatikan setiap rekomendasi BPK. Termasuk dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi bilang defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati-hari, kredibel dan terukur.

Selanjutnya: Ekonom Bank Mandiri pangkas proyeksi pertumbuhan kuartal III 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×