Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam mendorong percepatan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis ekosistem (Eco-DRR), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus meningkatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pasalnya, pengurangan risiko bencana mencakup tiga elemen dasar, yaitu lingkungan hidup, ekonomi dan sosial. “Kita memerlukan kolaborasi efektif, tidak hanya dikerjakan pemerintah pusat saja tapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa, LSM, maupun masyarakat,” ujar Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM, Myrna Safitri dalam keterangannya, Jumat (15/10).
“Restorasi gambut menjadi upaya pengurangan bencana, di mana harus masuk dalam wacana besar ketika melaksanakan pembangunan. Kami belajar banyak dari pengalaman jatuh bangun selama 5 tahun terakhir untuk mengupayakan agar kegiatan restorasi gambut menyelaraskan ekonomi dan sosial hingga di tingkat tapak,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK, Budi Susanti mengatakan restorasi gambut dalam pengurangan risiko bencana tidak bisa dikerjakan sendiri. Terlebih, Indonesia memiliki ekosistem gambut terbesar ke-4 di dunia setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat. “Perlindungan dan ekosistem gambut harus melibatkan semua pihak dalam satu kesatuan lingkup ataupun kesamaan arah agar dapat mewujudkan gambut berkelanjutan,” ungkap Budi.
Baca Juga: Alasan HIPMI dukung pemerintah tetapkan kenaikan PNBP pada sektor perikanan
Dirinya juga memaparkan bahwa restorasi gambut yang dilakukan cukup efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Di mana daerah yang sudah dibangun sekat kanal kini sudah tidak ditemukan titik api lagi.
Selain sekat kanal, BRGM juga telah membangun sumur bor di areal yang tidak memiliki sumber air untuk kegiatan pembasahan gambut. Juga, Satgas Karhutla di provinsi yang melibatkan TNI/POLRI, PEMDA dan masyarakat dapat memanfaatkannya apabila terjadi Karhutla.
Sementara itu, dalam mewujudkan pelestarian alam, mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dikenalkan program Sekolah Lapang. “Salah satu upaya mengubah perilaku masyarakat agar bisa memanfaatkan lahan gambut tanpa bakar yaitu dengan menggelar Sekolah Lapang yang meliputi kegiatan pelatihan edukasi dan evaluasi,” ujar Taufik Kartiko selaku Direktur Mitigasi Bencana, BNPB.
“Jadi prinsip mitigasi karhutla BNPB adalah mengedepankan sisi edukatif, kolaboratif pentahelix, sederhana, aplikatif, meningkatkan ekonomi, memberdayakan budaya lokal keberlanjutan dan kemandirian,” pungkasnya.
Selanjutnya: Medco E&P rehabilitasi daerah sungai di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
