kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Target menjadi anggota OECD bukan jaminan investasi asing meningkat


Jumat, 19 Juli 2019 / 19:59 WIB
Target menjadi anggota OECD bukan jaminan investasi asing meningkat


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menargetkan menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2024. Pertimbangannya investor asing lebih suka tanam modal di negara-negara anggota OECD.

Merespons target tersebut, Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail menilai rencana tersebut tidak akan berdampak banyak terhadap investasi dalam negeri. Alasannya, investasi pada dasarnya dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kepastian usaha yang mencakup sinkronisasi regulasi dari pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Kementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijau

Di sisi lain, untuk masuk menjadi anggota OECD banyak prosedur yang perlu ditaati. “Anggota OECD kebanyakan kumpulan negara megah dan maju, bukan tidak mungkin Indonesia bisa masuk tapi fundamental dalam negeri harus kuat dulu,” kata Mikali kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal bilang meski Indonesia tidak masuk ke dalam anggota OECD investor asing masih bisa datang dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.

Baca Juga: Kembangkan ekonomi hijau, OECD: Aspek lingkungan dalam perpajakan perlu digenjot

Dia memberikan contoh, Vietnam merupakan negara yang banjir dana asing. Berbagai insentif investasi mereka jalankan guna mengundang investor asing. Padahal, Vietnam bukan anggota OECD.

Namun, Faisal merasa ada nilai positif jika Indonesia terdaftar jadi anggota OECD. “Diharapkan output-nya, Indonesia punya power dan pengakuan dari luar,” kata Faisal kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Baca Juga: Review kebijakan pertumbuhan hijau, ini rekomendasi OECD untuk KLHK

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×