Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ombudsman RI turut menyoroti penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, penundaan pengangkatan CASN Tahun Anggaran 2024 tentu berdampak terhadap pelayanan publik.
“Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akab berakibat terganggunya layanan kesehatan," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (11/3).
Robert menjelaskan, selain berdampak pada pelaksanaan layanan publik, ini juga berpotensi adanya pelanggaran maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN).
“Pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya," jelasnya.
Baca Juga: Ini Penyebab Pemerintah Tunda Pengangkatan CASN 2024, Menurut Ekonom Celios
Robert mengungkapkan, pihaknya juga meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Menurutnya, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya.
Selain itu, lanjut Robert, pemerintah juga perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.
"Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak)," tegasnya.
Robet menambahkan, pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR RI dengan Pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama,” imbuhnya.
Baca Juga: Soal Penundaan Pengangkatan CASN, Wapres Gibran Minta Bersabar
Selanjutnya: Realisasi Pinjaman Capai Rp 7 Triliun, Ini Cara Mengajukan KUR BTN per Maret 2025
Menarik Dibaca: Tiket.com Jalin Kerjasama Dengan DANA, Tebar Promo Diskon dan Cashback
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
