Tak Kenal Batas Administratif, Studi ITB Ungkap Penyebab Polusi Jabodetabek

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua studi Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan polusi udara Jabodetabek tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu daerah atau sektor. Pemodelan kualitas udara menunjukkan, saat emisi DKI Jakarta diasumsikan nol, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berkontribusi 38,51% terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.

Studi Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta dilakukan Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL) FTSL-ITB, dipimpin Puji Lestari dengan dukungan ViriyaENB.

Pemantauan PM2.5 di Jakarta Barat pada Februari-Desember 2025 mencatat rata-rata 34,1 µg/m³, lebih dari dua kali baku mutu tahunan Indonesia 15 µg/m³ dan sekitar 6,8 kali pedoman WHO 5 µg/m³.

Sumber polusi berbeda antarwilayah. Transportasi dominan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sedangkan pembangkit listrik dominan di Kabupaten Bekasi dan Tangerang. Di Jakarta, truk menyumbang emisi PM2.5 terbesar dari sektor transportasi, yakni 34,96%, disusul mobil penumpang diesel 21,21%.

Puji mengatakan kualitas udara Jabodetabek dipengaruhi kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, industri, serta pembangkit listrik. Karena polusi tidak mengenal batas administratif, pengendaliannya juga harus melampaui batas wilayah.

“Temuan ini menunjukkan persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan atau satu sektor. Data kualitas udara dan inventarisasi emisi memperlihatkan keterkaitan antara kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, dan pembangkit listrik,” ujar Puji dalam keterangannya dikutip Rabu (26/8/2026).

Puji mengatakan, ketika sumber emisi berada di satu wilayah sementara kontribusinya terukur di wilayah lain, kebijakan pengendalian juga harus melampaui batas administratif. Karena itu, Jabodetabek perlu dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi.

Inventarisasi emisi menunjukkan sumber polusi berbeda antarwilayah. Transportasi dominan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, industri di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sedangkan pembangkit listrik dominan di Kabupaten Bekasi dan Tangerang.

Di Jakarta, truk menyumbang 34,96% emisi PM2.5 sektor transportasi, disusul mobil penumpang diesel 21,21%. Total emisi gas rumah kaca Jabodetabek diperkirakan 88,53 juta ton per tahun, dengan kontribusi industri 35%, pembangkit listrik 31%, dan transportasi 26%. Untuk PM2.5, industri menyumbang 49%, transportasi 22%, dan pembangkit listrik 19%.

Puji mengatakan perbedaan lokasi sumber dan dampak emisi menunjukkan pengendalian polusi harus melampaui batas administratif. Karena itu, Jabodetabek perlu dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara terintegrasi.

Dari sisi kesehatan, Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI Budi Haryanto mengatakan paparan PM2.5 yang tinggi berkaitan dengan ISPA, penyakit jantung iskemik, influenza, pneumonia, penyakit kronis saluran pernapasan bawah, dan gangguan kesehatan lainnya. Partikel halus ini dapat masuk jauh ke sistem pernapasan, jantung, dan organ vital, sehingga anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu perlu mendapat perlindungan lebih.

Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus mengatakan hasil studi perlu diterjemahkan menjadi target pengurangan emisi yang terukur, pembagian tanggung jawab lintas wilayah dan sektor, serta mekanisme pemantauan kemajuan. Menurutnya, Jabodetabek membutuhkan strategi kualitas udara lintas wilayah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua E. Sitanggang mengatakan studi inventarisasi emisi dan source apportionment menjadi basis penting untuk menyusun kebijakan transportasi yang efektif menekan emisi Jabodetabek.

Menurutnya, studi tersebut menegaskan perlunya pengendalian kualitas udara lintas wilayah, terutama karena penyelenggaraan transportasi masih terfragmentasi. Temuan studi juga akan menjadi masukan bagi model transportasi yang tengah dikembangkan ITDP Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan dan intervensi transportasi paling efektif berdasarkan data emisi.

Tim peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola lintas wilayah dan sektor, percepatan kendaraan rendah emisi, pengendalian emisi industri dan pembangkit, perluasan transportasi publik, penghentian pembakaran terbuka, peningkatan pemantauan kualitas udara, serta penetapan target pengurangan emisi yang terukur.

Temuan ini dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News