kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Tak diundang, DPD II datang ke Rapimnas Golkar


Jumat, 22 November 2013 / 14:29 WIB
Tak diundang, DPD II datang ke Rapimnas Golkar
ILUSTRASI. Pekerja melintas di depan mural bertema melawan Covid-19 di kawasan Blok M Jakarta, Kamis (23/11). Hingga Sabtu (9/7) ada tambahan 2.705 kasus baru Covid-19. Total ada 6.108.729 kasus positif Covid-19.


Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar, Muntasir Hamid menyayangkan tidak diundangnya para pengurus DPD II dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke V Partai Golkar.

Hamid mengatakan, bila Aburizal Bakrie ingin maju sebagai calon presiden (capres), maka aspirasi dari daerah juga harus didengarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

"Daerah itu ujung tombak, janganlah ada ketakutan. Kami enggak dikasih ID card. Kalau tak mengundang DPD II, ARB mengecilkan diri. Sampai detik ini belum ada usiran, mana tahu nanti di sesi berikutnya," katanya di di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta (22/11).

Lebih lanjut, Hamid mengaku dirinya ngotot datang ke Rapimnas karena ingin memberikan otokritik atas pencapresan Ical, meskipun dia tidak menerima undangan resmi dalam Rapimnas.

"Saya yakin, sampai dengan jam ini saya belum dilarang, Idrus Marham (Sekjen Golkar) dia mengatakan oke silahkan datang. Tapi, sesi berikutnya pada rapat paripurna Rapimnas apakah masih diberikan masuk, saya enggak tahu," imbuhnya.

Mantan Ketua DPD II Banda Aceh itu juga merasa heran kenapa aspirasi daerah justru lebih dapat ditampung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang notebene merupakan partai baru.

"Saya cemburu hari ini kepada Nasdem yang notabene partai baru. Mereka bisa bawa ke daerah. Kalau DPD tidak diundang, anda lihat elektabilitas beliau, omong kosong itu. Ujung tombak yang bekerja," keluhnya.

Meski demikian, Hamid bilang soal pencapresan Ical tidak perlu ada evaluasi lagi. Dia hanya berharap DPP perlu membuka kesempatan bagi tokoh lain, bila nantinya elektabilitas Ical cenderung stagnan.

"Yang lain dikasih gerak, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, DPD II tidak punya hak, tidak perlu dievaluasi sebagai capres. Tapi, hendaknya berbesar hati dia beri ruang untuk dievaluasi. Kalau dibuka ruang tidak ada persoalan, kalau tidak dibuka, saya takutĀ ada partai Golkar Perjuangan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×