kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Tak boleh gaduh, menteri harus perbaiki koordinasi


Kamis, 28 Juli 2016 / 12:29 WIB
Tak boleh gaduh, menteri harus perbaiki koordinasi


Reporter: Agus Triyono, Handoyo, Hasyim Ashari, Herlina KD | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Selain merombak jajaran menteri ekonomi, Presiden Joko Widodo juga merombak beberapa posisi di luar menteri ekonomi. Pos-pos menteri ini nampak untuk mengakomodir partai-partai pendukung. 

Meski dari partai, para pengusaha berharap menteri-menteri kabinet hasil reshuffle kali ini bisa bekerja bersama dan memperbaiki koordinasi antar kementerian. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menuturkan, selama ini solidaritas antar kementerian kurang. "Sebelumnya antar kementerian membuat gaduh," katanya. Ia berharap ke depan para menteri bisa memperbaiki koordinasi antar kementerian.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menambahkan, komposisi menteri kabinet saat ini sudah cukup bagus. Pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam, meski wajah lama dan terbilang tua tepat. Sarman menilai, Wiranto memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menduduki posisi ini.

Pekerjaan rumah utama yang harus dibenahi Menko Polhukam yakni mengkoordinasikan jajarannya untuk menciptakan iklim keamanan yang kondusif bagi investor.

Dalam menarik calon investor, keamanan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan. "Pekerjaan rumah utama bagi Menko Polhukam adalah memastikan Indonesia bebas dari ancaman teroris yang membuat investor khawatir," katanya, Rabu (27/7).

Selain itu, Menko Polhukam juga harus bisa memperbaiki penegakan hukum, terutama di bidang usaha. Seperti memastikan perizinan di bidang usaha berjalan baik dan tidak ada pungutan liar.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, reshuffle kali ini dilakukan lebih banyak untuk mengakomodir kepentingan partai politik pendukung pemerintah. "Banyak aktivis parpol, profesional tinggal beberapa saja," ujar Agus. Dilihat asal usulnya, beberapa menteri baru memang berasal dari parpol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×