Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram, masih adanya ego sektoral yang terjadi antar kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Hal ini lantaran ego sektoral mengakibatkan adanya kerugian negara dan masyarakat.
"Saya tidak bisa mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," tegasnya dalam Pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria secara virtual, Kamis (9/6).
Ia mengambil contoh pada reformasi agraria, tembok sektoral sudah tak bisa lagi dibiarkan berdiri kokoh. Lewat reformasi agraria mengantarkan pada kebijakan satu peta, yang lebih memudahkan penyelesaian permasalahan sektor pertanahan.
Permasalahan yang terjadi di lapangan merupakan dampak dari ego sektoral, misalnya yang dialami Suku Bajo. Selama ini mereka tidak dapat mengakses pembiayaan formal lantaran tak memiliki sertifikat atas lahan atau bangunan yang ditempati. Setelah dikulik, Jokowi menceritakan bahwa permasalahannya ada pada antar kementerian.
Baca Juga: Menko Martim Luhut Ungkap 27 Tugas dari Presiden Jokowi
"Ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya kementerian KKP, ndak bisa diberikan. KLHK juga gitu, nggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada coral ada terumbu karang itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu, dari dulu. Termasuk urusan sertifikat itu juga gitu-gitu itu," singgung Jokowi.
Ia juga menyinggung pemerintah daerah di kabupaten, kota dan provinsi, pemerintah pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Ego sektoral menjadi pemicu tiap sektor berjalan sendiri. Ego sektoral ditegaskan tak akan pernah menyelesaikan persoalan-persoalan di negara ini.
Tak hanya soal sertifikat tanah, Ia mencontohkan lagi pengerjaan jalan tol berpuluh tahun berhenti tersendat oleh pembebasan lahan. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), daerah dan Kementerian PUPR.
"Berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, saya ke lapangan, ini persoalan apa kok nggak rampung-rampung. Saya telepon tiga orang aja ini selesaikan ini, persoalan ini selesaikan, nggak ada 2 minggu juga selesai, kenapa nunggu sampe 15 hingga 20 tahun? Persoalan kecil tapi nggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan, siapa? ya kita sendiri. Kan lucu banget kita ini," ujarnya.
Presiden juga mengingatkan persoalan agraria yang tak dapat diselesaikan oleh pemerintah dapat dipastikan akan merembet ke sektor sosial, bahkan hingga ekonomi.
Baca Juga: Jokowi Minta Agar Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Segera Dibereskan
"Persoalan ini juga tidak hanya masalah urusan lahan dan tanah saja, persoalan-persoalan yang lain juga, karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi," ungkapnya.
Kembali ditegaskan, Jokowi meminta seluruh pejabat di pemerintahan pusat maupun daerah harus saling terbuka, dan bersinergi secara nyata. Selain itu, untuk mempermudah perizinan dan sertifikat tanah, diperlukan satu platform yang mampu menyelesaikan urusan tersebut dalam hitungan jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
