Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Untuk 2019, angkanya sebesar Rp 505,8 triliun, meningkat 29,6% dibanding realisasi anggaran pendidikan 2015 sekitar Rp 390,3 triliun.
“Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya di depan Sidang Paripurna DPR, Jumat (16/8).
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.
Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru. Mulai proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah melanjutkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada 2020. Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. "Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," ujar Presiden.
Sebab itu, pemerintah memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu pada 2020. Tentu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Pemerintah juga memberikan Beasiswa KIP-Kuliah untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Sementara demi meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah akan menginisiasi Program Kartu Pra-Kerja. “Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” imbuh Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
