Reporter: Grace Olivia | Editor: Handoyo .
Namun, saat ini pemerintah baru menghitung realisasi belanja pajak dari seluruh insentif perpajakan yang telah diberikan untuk perekonomian. Inisiatif yang baru berusia seumur jagung in, menurut Suahasil, juga masih terus diperbaiki dan disempurnakan.
Misalnya, pada Laporan Belanja Perpajakan 2018 dilakukan penyempurnaan penyusunan laporan dalam berbagai aspek, meliputi perluasan cakupan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun metodologi perhitungan sehingga berbeda dengan laporan edisi belanja pajak 2016-2017 lalu.
Suahasil menegaskan, pada dasarnya pemerintah berharap belanja perpajakan mampu mendongkrak pertumbuhan sektor riil setinggi mungkin. Namun, ia menilai, dampak belanja pajak pemerintah juga tak bisa dievaluasi secara tahunan.
Baca Juga: Tiga perusahaan ini kuasai 28% pangsa pasar premi industri asuransi umum
“Yang namanya industri itu kan juga tidak bergerak hanya dalam setahun, tapi berjalan terus. Pokoknya secara reguler kita akan melakukan reporting (belanja pajak),” tandas Suahasil.
Adapun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Raden Pardede menilai, pemerintah mesti lebih fokus dalam menyebar insentif untuk sektor industri manufaktur. Terutama menyasar industri manufaktur yang memiliki orientasi ekspor.
“Kalau mau genjot pertumbuhan industri, berikan insentif besar untuk industri orientasi ekspor karena dengan itu pertumbuhan naik dan eskpor pun tumbuh sehingga masalah neraca dagang terjawab juga sekaligus,” tuturnya.
Baca Juga: Keren, Atta Halilintar masuk daftar 10 YouTuber paling tajir dunia
Ia juga berharap, pemerintah bisa lebih cepat mengkaji dampak konkret dari belanja pajak yang dikeluarkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun per sektornya. Sehingga laporan belanja perpajakan yang dikeluarkan setiap tahunnya bisa lebih lengkap untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
