Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan membantah bahwa partainya mendapatkan tawaran kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Isu yang berkembang, pilihan Demokrat walkout dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September lalu karena adanya perjanjian kursi pimpinan MPR dengan Koalisi Merah Putih.
Dengan keluarnya Demokrat saat voting RUU Pilkada, Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada tidak langsung unggul telak dari Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan dan mendukung pilkada langsung.
"Enggak ada, enggak ada itu (dapat kursi Ketua MPR)," kata Syarief, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) siang.
Syarief mengaku tak tahu bagaimana proses yang terjadi hingga akhirnya Demokrat mengambil sikap walkout. Menurut dia, tidak ada instruksi dari Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyomo untuk walk out dari ruang sidang. Syarief mengatakan, sejak awal SBY hanya menginstruksikan Demokrat solid mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan.
"Dan kami solid memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perubahan itu. Tapi kenapa tidak didukung secara resmi (oleh fraksi lain). Permasalahannya, kenapa di lobi fraksi tidak didukung secara resmi," ujar Syarief.
Sebelumnya, kabar mengenai kursi pimpinan MPR untuk Demokrat ini datang dari Partai Golongan Karya. Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, kini Demokrat bahkan sudah menyiapkan nama-nama calon pimpinan MPR untuk diajukan. Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto juga membenarkan hal itu. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
