Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koordinator Asosiasi Noke Kiroyan menyesalkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama tidak melibatkan pengusaha dalam penyusunannya.
"Ini keprihatinan kami, pemerintah tampaknya masih berjalan sendiri. Padahal pemerintah perlu mendapat masukan langsung dari dunia bisnis soal implementasinya," kata Noke dalam jumpa pers pada Rapat Kerja Nasional Bidang Koordinator Asosiasi di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut dia, sejauh ini pihaknya belum tahu apa yang akan menjadi isi paket kebijakan ekonomi tahap I yang akan dikeluarkan pemerintah.
Noke menuturkan, kalangan pengusaha hanya tahu akan ada peraturan yang diubah, meski tidak tahu rinciannya.
Ia menambahkan, penyusunan paket kebijakan ekonomi merupakan peluang bagi kalangan usaha untuk memberi masukan kepada pemerintah.
Menurut dia, organisasi yang fokus di sektor perdagangan dan industri itu bisa dipastikan mengetahui aturan mana yang perlu dideregulasi agar bisa menarik investor.
"Aturan memang perlu, tapi kalau secara spesifik aturan tersebut tidak berdampak besar itu kan bisa disederhanakan. Jadi ini memang peluang buat kami kasih masukan ke pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Koordinasi Himpunan Dewan Bisnis Kadin Bayu Prawira Hie mengatakan pemerintah dinilai lemah dalam melakukan komunikasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan tersebut.
"Pemerintah juga mengatakan beberapa minggu sebelumnya sudah memberi tahu soal kebijakan ini, tapi ke dunia praktis (kalangan usaha) itu belum, padahal ini harus dikawal cepat dan segera diterapkan di lapangan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015 yang di antaranya bertujuan untuk mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi perdesaan.
Paket kebijakan ekonomi tersebut berupa deregulasi peraturan antara lain untuk penguatan pembiayaan ekspor, penetapan harga gas untuk industri tertentu, pengembangan kawasan industri, penguatan fungsi ekonomi koperasi dan simplifikasi perizinan perdagangan.
Selain itu, ada proses simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata, pengurangan beban biaya bahan bakar LPG untuk nelayan, stabilitas harga pokok kebutuhan pangan terutama daging sapi, percepatan pencairan dana desa, serta pemberian raskin ke 13 dan 14.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
