Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Pemerintah kembali mengevaluasi persiapan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hari ini, pemerintah dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat di kantornya, bersama sejumlah kementerian dan beberapa perbankan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang mengikuti rapat tersebut mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi suku bunga KUR yang berlaku.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan memberikan bunga KUR sebesar 21% per tahun, lebih rendah dibanding bunga KUR tahun lalu yang sebesar 22%.
Meski lebih rendah, imbuh Sofyan, bunga KUR 21% itu masih terlalu besar bagi pengusaha UKM. Karena itulah, "Wapres meminta bunga yang ada dihitung ulang," ujar Sofyan, Senin (4/5) di kantor Wapres, Jakarta.
Pemerintah juga akan meningkatkan plafon pinjaman KUR. Sebelumnya, pemerintah menetapkan plafon pinjaman sebesar Rp 25 juta. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan plafon pinjaman tahun lalu sebesar Rp 500 juta.
Namun, berapa pastinya bunga pinjaman dan plafon yang akan ditetapkan, Sofyan belum mengungkapkannya. Semuanya masih dalam pembahasan pemerintah.
Sementara itu, Wapres JK menilai kebijakan pemberian bantuan dalam bentuk KUR harus diperbaiki.
Selain membantu masyarakat, kebijakan KUR ini juga harus memperhitungkan asas kesehatan perbankan. Antara lain, tingkat non performing loan (NPL) alias kredit bermasalah-nya harus bisa ditekan. Pasalnya program KUR sempat dihentikan karena tingginya kredit bermasalah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
