Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Satu per satu badan usaha milik negara (BUMN) memperoleh suntikan dana dari pemerintah, seiring terbitnya payung hukum bagi pencairan dananya.
Kali ini giliran PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang tengah memproses pencairan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1 triliun.
SMF berniat menggunakan suntikan modal pemerintah tersebut untuk fasilitas pembiayaan program pengadaan satu juta rumah.
Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial Rahardjo Adisusanto mengatakan, meskipun sudah resmi memperoleh PMN untuk tahun anggaran 2015 senilai Rp 1 triliun, hingga kini BUMN itu belum membelanjakan dananya.
"Untuk pencairan, masih perlu proses lagi di Kementerian Keuangan," katanya lewat pesan singkat kepada KONTAN, Minggu (6/9).
Asal tahu saja, baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penambahan PMN ke Dalam Modal Saham PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Suntikan modal senilai Rp 1 triliun itu bersumber dari APBN Perubahan 2015.
Menurut Rahardjo, rencananya PMN itu akan dialokasikan untuk pembiayaan program pembangunan satu juta rumah. Perusahaan pelat merah ini akan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk penyaluran kredit.
"Tujuannya untuk pembiayaan satu juta rumah melalui sekuritas dan pinjaman bank," ujar dia.
Catatan saja, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program yang dicanangkan adalah pembangunan proyek satu juta rumah murah yang menyasar masyarakat dengan penghasilan rendah.
Rencana pemerintah tahun ini adalah membangun 603.516 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 396.484 unit rumah untuk masyarakat di luar kelompok penghasilan rendah.
Sebagai tahap awal, pada akhir April 2015 silam, pemerintah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) proyek sejuta rumah di Ungaran, Jawa Tengah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Taufik Widjoyono bilang, tahun ini Kementerian PU-Pera menyiapkan anggaran Rp 7,7 triliun untuk pengadaan 98.300 unit rumah, yang terdiri dari rumah susun sewa dan rumah khusus untuk prajurit TNI dan Polri.
"Sampai kini progress-nya sekitar 13%. Di akhir tahun kami targetkan bisa 93%," ujar Taufik.
Menurut dia, pengadaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan mengandalkan PMN yang diperoleh SMF dan PT Perumnas, masing-masing Rp 1 triliun.
Sumber dana lain yang diharapkan adalah komitmen dari pemerintah daerah, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta pengembang swasta.
Muhammad Yazid
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
