Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Konferensi Asia Afrika (KAA) sudah berjalan hingga 62 tahun. Namun demikian, dari sisi ekonomi baik perdagangan maupun investasi kerja sama antar negara anggota KAA masih belum tergarap dengan maksimal.
Banyaknya negara-negara anggota KAA yang masih berstatus menengah ke bawah menjadi salah satu persoalan mengapa penetrasi perdagangan dan investasi antar negara anggota KAA masih sulit. Dengan status negara menengah ke bawah, maka kecenderungannya akan lebih proteksionisme.
Produk yang dihasilkan dari negara anggota KAA mayoritas juga bernilai tambah rendah. "Nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan oleh sebagian negara anggota KAA tidak tinggi, contohnya tekstil," kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, Selasa (18/4).
Dari sisi problem di dalam negeri tidak adanya blue print atau cetak biru dari pemerintah Indonesia yang jelas untuk masuk ke pasar negara-negara anggota KAA turut mempersulit terciptanya perjanjian-perjanjian perdagangan.
Selain itu, persoalan kemudahan dalam berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) juga masih menjadi sorotan. Peringkat kemudahan dalam berusaha yang berada diposisi diatas 90 menjadi kendala tersendiri yang mempengaruhi minat investasi ke Indonesia.
Berdasarkan catatan Kadin, nilai perdagangan Indonesia ke Afrika jauh tertinggal dari Tiongkok. Nilai perdagangan Tiongkok-Afrika tembus US$ 200 miliar per tahun. Sementara India-Afrika nilainya kurang lebih US$ 70 miliar per tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini kerja sama negara-negara di Asia dan Afrika dapat ditingkatkan. Apa lagi, negara anghota KAA memiliki latar belakang yang beragam. "Saya meyakini kerja sama Asia Afrika dapat ditingkatkan. Semangat bhineka tunggal ika jadi semangat Asia-Afrika," kata Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi dari benerapa negara anggota KAA juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan III tahun lalu, posisi Indonesia berada di peringkat ketiga setelah China dan India.
Sementara itu, Presiden Indonesia ke V Megawati Soekarno Putri mengatakan, seiring perkembangan era globalisasi dan pasar bebas ini, diperlukan adanya evaluasi dari keberadaan KAA. "Mari kita duduk bersama untuk merumuskan dan menyepakati pemahaman bersama berbagai problem yang lahir di abad 21 ini," kata Megawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
