/2017/02/24/1843279123.jpg "Subsidi terlambat di awal tahun bisa berefek pada angka kemiskinan")
Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melesetnya penyerapan subsidi yang diberikan pemerintah di awal tahun dinilai akan mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Pasalnya subsidi pangan berupa beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), serta subsidi program keluarga harapan (PKH) bisa mendongkrak daya beli masyarakat miskin jika diberikan tepat waktu.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan keterlambatan subsidi pangan dan PKH berdampak pada daya beli masyarakat miskin. Indikasinya terlihat dari inflasi inti Februari 2018 sebesar 0,26%, inflasi inti ini jika dibanding bulan yang sama, merupakan terendah sejak Februari 2010.
Hal itu menurut Bhima membuktikan dorongan dari sisi permintaan atau daya beli masih rendah. Sementara harga pangan masih tinggi khususnya beras dan bawang putih.
"Soalnya tahun ini tren inflasi ganda akan terjadi. Harga pangan masih mahal plus administered price yang ditekan kenaikan harga minyak dunia. Meskipun yang naik BBM non subsidi efeknya ke masyarakat miskin juga terasa,"kata Bhima kepada KONTAN, Minggu (4/3).
Bhima bilang, keterlambatan rastra, BPNT dan PKH makin membuat angka penduduk miskin semakin sulit untuk turun dari level 10% seperti yang ditargetkan pemerintah. Lantaran bantuan sosial terlambat disalurkan terjadi efek terhadap penurunan angka kemiskinan pun menjadi terhambat.
Hal tersebut sudah terbukti ketika bansos terlambat disalurkan pada awal tahun 2017, yang menyebabkan angka kemiskinan pada Maret 2017 naik 690.000 orang ketimbang September 2016.
"Apalagi kemiskinan dibawah 10% itu adalah kemiskinan akut yang tidak bisa selesai hanya dengan bagi- bagi bansos. Kemiskinan akut perlu juga diangkat melalui peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara bersamaan,"ujar Bhima.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga menyoroti keterlambatan dan tak optimalnya penyaluran subsidi pangan yang dipicu oleh kelemahan sistem kartu bansos. Pasalnya penerima bantuan harus mempunyai kartu, sementara itu procurement kartu kerap terhambat di perbankan maupun saat disribusi kepada masyarakat miskin.
Faisal bilang, persentasi bantuan yang tak optimal tersalurkan maupun terlambat akan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan di awal tahun ini.
"Tergantung belum terserapnya berapa persen. Tapi kalau besar, memang bisa berpengaruh kepada masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan yang bergantung pada bantuan pemerintah tersebut,"jelas Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
