Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk tidak menambah subsidi bagi program mandatori biodiesel tahun ini. Padahal, dalam hitungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, anggaran subsidi biodiesel tahun ini tak cukup untuk menopang penurunan harga minyak dunia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah meyakini penurunan harga minyak mentah dunia tak akan berdampak besar pada program mandatori biodiesel.
Pasalnya, "Subsidi itu untuk menutup perbedaan harga minyak mentah dan minyak sawit. Sekarang harga minyak dunia turun, tapi di saat yang sama harga minyak sawit juga turun, jadi tidak ada masalah," ungkapnya, Senin (25/1).
Catatan saja, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi program mandatori biodiesel Rp 9,5 triliun. Perinciannya, Rp 8 triliun untuk subsidi pembayaran atas selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) BBM solar dengan HIP bahan bakar nabati jenis biodiesel dan Rp 1,5 triliun untuk kegiatan riset dan program penanaman kembali kelapa sawit.
Sebelumnya, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi bilang, penurunan harga minyak mentah membuat harga biodiesel kurang kompetitif. Alhasil, BPDP Kelapa Sawit harus mengucurkan dana lebih besar untuk menopang selisih harga CPO dan harga minyak mentah bagi petani.
Dalam hitungan Bayu, setiap penurunan harga minyak dunia US$ 1 per barel, butuh tambahan dana untuk menopang harga minyak sawit sekitar Rp 350 miliar. "Jadi jika harga minyak fosil US$ 40 per barel, harga CPO tetap US$ 500 per ton, tambahan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 9,5 triliun," katanya.
Dengan asumsi itu, ia memperkirakan dana sawit tahun ini hanya akan cukup dipakai delapan bulan - 10 bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
