/2026/09/14/1821085702.jpg "Suahasil Jadi Menkeu, Ini Tantangan Besar Ekonomi Prabowo")
Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai tidak serta-merta mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lembaga think tank InFast Bestari menilai, setiap fase perekonomian membutuhkan sosok arsitek kebijakan fiskal dan keuangan makro yang berbeda. Karena itu, pergantian Menteri Keuangan dapat dilihat sebagai bagian dari penyesuaian strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi yang berubah.
Direktur Eksekutif InFast Bestari Gede Sandra mengatakan, Purbaya memiliki peran penting dalam mendorong likuiditas di tengah perlambatan pertumbuhan kredit.
"Setahun kemarin adalah fase di mana ekonomi Indonesia memerlukan sosok yang dapat meningkatkan likuiditas dalam masyarakat. Dengan terobosan penggunaan dana SAL (Sisa Anggaran Lebih), Purbaya berhasil menunjukkan bahwa kebijakan yang out of the box tersebut mungkin dikerjakan untuk mengobati keringnya likuiditas kredit," ujar Gede, Selasa (15/9).
Menurut Gede, ketika Purbaya mulai menjabat, pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 7%. Angka tersebut tergolong rendah dalam sejarah perekonomian Indonesia.
Namun, ketika Purbaya meninggalkan posisi Menteri Keuangan, pertumbuhan kredit telah mencapai 13,8%. Artinya, pertumbuhan kredit hampir berlipat ganda dan menunjukkan bahwa perputaran ekonomi mulai bergerak lebih cepat.
Meski demikian, Gede menilai peningkatan pertumbuhan kredit tersebut belum cukup untuk mendorong penguatan ekonomi secara berkelanjutan.
Pasalnya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% untuk menciptakan kelas menengah yang lebih kuat. Ia menilai, perlambatan ekonomi dalam beberapa periode terakhir turut berdampak terhadap jumlah masyarakat kelas menengah.
"Berdasarkan data BPS, sepanjang 2025 hingga 2026 terjadi penurunan jumlah kelas menengah dari 46,7 juta ke 42 juta, atau turun sebanyak 4,7 juta jiwa. Penurunan kelas menengah di atas 4 juta jiwa ini mirip dengan situasi pasca-Covid, 2021–2022," jelas Gede.
Dengan kondisi tersebut, Gede menilai fase berikutnya membutuhkan arsitek ekonomi yang mampu membawa pertumbuhan Indonesia menembus level di atas 6%.
Menurut dia, tantangan Suahasil bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan perekonomian mampu tumbuh lebih cepat dengan dukungan dari pasar global.
Untuk itu, sosok Menteri Keuangan yang baru dinilai perlu memiliki kredibilitas dan tingkat penerimaan yang kuat di mata pasar.
Gede mengingatkan, gejolak di pasar keuangan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian riil. Ia mencontohkan potensi perubahan status investasi Indonesia oleh MSCI pada 11 November 2026 mendatang.
"Jangan sampai, misalkan, karena status investasi Indonesia diturunkan pada 11 November 2026 nanti oleh MSCI ke frontier, maka bursa saham kembali anjlok," kata Gede.
Selain masalah dengan pasar global, sosok Menkeu yang baru diharapkan dapat meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana transfer. Hampir seluruh Pemda saat ini mengeluh karena krisis anggaran yang terjadi akibat kebijakan Kemenkeu.
Jangan sampai masalah pusat dan daerah ini kemudian berakibat pada instabilitas politik yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu.
Lembaga InFast Bestari juga berharap Menteri Keuangan Suahasil dapat terus melanjutkan transformasi berbasis ekonomi konstitusi yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Prabowo.
Di antaranya adalah pemberantasan praktik under invoicing dan transfer pricing melalui pendirian bursa komoditas, pengambilalihan lahan hutan ilegal dari korporasi untuk didistribusikan ke koperasi-koperasi petani, dan pembangunan 3 juta rumah untuk pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
