Stimulus Diskon Nataru Rp 883,4 Miliar Berdampak Minim pada Ekonomi RI

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 883,4 miliar untuk program stimulus diskon tarif transportasi selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting. Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Dradjad dalam kegiatan Expo dan Kick Off Stimulus Diskon Transportasi Periode Nataru 2026/2027 di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Dradjad menyebut program tersebut telah disiapkan dan dibahas sejak kuartal II-2026 bersamaan dengan stimulus liburan sekolah.

Adapun dasar hukum diskon transportasi untuk kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri/kepala badan yang terbit pada 5 Juni 2026.

Sementara itu, diskon transportasi udara diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 mengenai insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk jasa angkutan udara.

Meskipun diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, namun ekonomi menilai dampaknya ke ekonomi nasional terbatas, bahkan dinilai sangat minim.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, manfaat terbesar dari stimulus diskon transportasi Nataru justru akan dirasakan oleh daerah tujuan perjalanan.

Menurut Yusuf, dampak langsung stimulus tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tergolong kecil. Bahkan, jika memperhitungkan efek pengganda, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan hanya berada pada kisaran seperseratus poin persentase.

"Meski bermanfaat bagi daerah, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV relatif terbatas. Anggaran sebesar Rp 883,4 miliar hanya setara sekitar 0,013% dari PDB satu kuartal yang mencapai kurang lebih Rp 6.741 triliun," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (8/11/2026).

Yusuf menjelaskan, besarnya dampak ekonomi dari program ini akan sangat bergantung pada tambahan perjalanan yang benar-benar terjadi akibat adanya diskon. Sebab, tidak seluruh perjalanan masyarakat selama Nataru dapat dikategorikan sebagai dampak stimulus.

"Namun, yang bisa dianggap sebagai dampak stimulus hanya perjalanan tambahan yang benar-benar terjadi karena diskon, bukan seluruh perjalanan Nataru," jelasnya.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat kemungkinan tetap melakukan perjalanan meskipun pemerintah tidak memberikan insentif diskon tarif transportasi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dihitung secara tahunan sehingga indikator yang lebih penting adalah tambahan aktivitas ekonomi dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya, yang juga telah memperoleh stimulus diskon transportasi.

"Menurut saya, dampak terbesar stimulus Nataru akan terasa pada ekonomi daerah tujuan, bukan pada pertumbuhan nasional. Perpindahan masyarakat dari kota besar ke daerah akan mendorong perputaran uang di sektor transportasi, penginapan, makan minum, ritel, dan UMKM," katanya.

Ia mencontohkan, diskon kapal laut dan penyeberangan akan sangat berarti bagi kawasan timur Indonesia dan wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Pasalnya, pilihan transportasi di wilayah tersebut relatif terbatas dengan biaya perjalanan yang cukup besar.

Momentum Nataru juga dinilai penting bagi daerah wisata seperti Bali. Terlebih, pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di Bali melambat dari 10,94% menjadi 6,23% pada kuartal III.

Di sisi lain, Yusuf menyoroti komposisi anggaran stimulus yang dinilai belum sepenuhnya merata. Sekitar 82% anggaran atau Rp 722 miliar dialokasikan untuk diskon tiket pesawat. Padahal, manfaat diskon pesawat cenderung lebih banyak dinikmati masyarakat kelompok menengah atas.

Sementara itu, diskon kereta api ekonomi, kapal laut, dan penyeberangan yang dinilai lebih tepat sasaran bagi kelompok menengah bawah serta masyarakat di wilayah kepulauan justru mendapatkan porsi anggaran lebih kecil.

Yusuf juga mencermati bahwa target penerima diskon pesawat tahun ini sebanyak 3,75 juta penumpang tidak jauh berbeda dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 3,59 juta penumpang. Adapun kuota diskon kereta api justru turun dari sekitar 1,5 juta menjadi 1 juta penumpang.

Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan anggaran lebih banyak digunakan untuk memperbesar potongan harga per tiket dibandingkan memperluas jumlah perjalanan masyarakat secara signifikan.

Selain itu, sebagian manfaat diskon pesawat juga belum tentu sepenuhnya berputar di daerah tujuan. Sebab, pendapatan maskapai tercatat di kantor pusat, sedangkan sebagian biaya operasional seperti sewa pesawat dan avtur berkaitan dengan valuta asing.

"Dengan kapasitas kursi pesawat yang terbatas, pemberian diskon bisa saja hanya meningkatkan keterisian penumpang tanpa benar-benar menciptakan perjalanan baru," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News