/2021/03/18/1177541259.jpg "Status Indonesia di MSCI Terancam Turun, Ini Dampaknya terhadap Rupiah dan APBN 2027")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Risiko perubahan status pasar saham Indonesia dalam klasifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi aliran modal asing, stabilitas rupiah, hingga beban fiskal pemerintah pada 2027.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, potensi penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market dapat memicu arus keluar dana asing dari pasar keuangan domestik.
Tekanan tersebut tidak hanya berisiko menekan pasar saham, tetapi juga dapat merembet ke pasar surat berharga negara (SBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Menurut Yusuf, risiko arus keluar modal akan semakin besar apabila Indonesia benar-benar dikeluarkan dari indeks pasar negara berkembang (emerging markets) maupun negara perbatasan (frontier markets) MSCI.
"Jika Indonesia benar-benar diturunkan menjadi Standalone Market, arus keluar dana asing hampir pasti terjadi karena saham Indonesia tidak lagi masuk indeks emerging maupun frontier MSCI," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (16/10/2026).
Baca Juga: Sentimen MSCI Tekan Pasar Modal, Wamenko Perekonomian Minta Investor Tak Panik
Dia menjelaskan, dana investasi pasif harus menyesuaikan portofolio mengikuti perubahan indeks. Sementara itu, manajer investasi aktif berpotensi mengurangi kepemilikan saham Indonesia karena pasar domestik tidak lagi menjadi bagian dari tolok ukur investasi mereka.
Menurut Yusuf, dampak tersebut berpotensi lebih berat dibandingkan apabila Indonesia hanya turun ke kategori frontier markets. Sebab, tidak ada indeks pengganti yang dapat menyerap sebagian perpindahan dana investasi tersebut.
Meski demikian, Yusuf memperkirakan arus keluar dana asing secara mekanis berpotensi lebih kecil dibandingkan perkiraan awal karena proses penyesuaian portofolio telah berlangsung.
Bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets telah turun dari 1,16% menjadi 0,43%. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham dengan saham beredar bebas (free float) yang diperhitungkan MSCI tersisa US$ 53,4 miliar.
Dia menambahkan, proses penentuan status Indonesia tidak berlangsung sekaligus. Tahapan konsultasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan final akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027.
Kendati demikian, investor aktif dapat melakukan penjualan lebih awal untuk mengantisipasi keputusan tersebut. Dengan demikian, tekanan terhadap pasar saham domestik berpotensi muncul sebelum keputusan final diumumkan.
Rupiah dan Pasar SBN Perlu Diwaspadai
Yusuf menilai dampak langsung penjualan saham terhadap rupiah relatif terbatas. Risiko yang lebih besar justru muncul apabila sentimen negatif meluas ke pasar surat berharga negara (SBN), yang memiliki kepemilikan asing sekitar Rp 917,71 triliun.
Baca Juga: Rupiah Jebol Rp 18.000, Ekonom Ingatkan Defisit APBN Bisa Membengkak Rp 13,5 Triliun
Jika investor asing turut mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah, tekanan terhadap rupiah dapat meningkat karena kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS) bertambah. Kondisi tersebut juga berpotensi diperburuk oleh permintaan dolar dari korporasi serta eksportir yang menahan devisa hasil ekspornya.
Menurut Yusuf, cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 146,3 miliar masih memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk meredam volatilitas nilai tukar. Namun, intervensi tidak dapat menjadi solusi permanen apabila sumber tekanan di pasar keuangan tidak diselesaikan.
"Intervensi tidak dapat menjadi solusi permanen jika sumber masalahnya tidak diselesaikan," jelasnya.
Pelemahan Rupiah Menguji Asumsi APBN 2027
Tekanan di pasar keuangan juga berpotensi menguji asumsi makroekonomi dalam APBN 2027. Yusuf mengatakan, rupiah telah berada di sekitar Rp 18.073 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2027 sebesar Rp 17.500 per dolar AS.
Sementara itu, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun mencapai 7,28%, melampaui asumsi pemerintah sebesar 6,9%.
Apabila kondisi tersebut bertahan, pemerintah berpotensi menghadapi kenaikan biaya pembayaran utang. Pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan beban subsidi energi serta biaya impor pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
Di sisi lain, kenaikan biaya modal dapat menambah tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.
Dengan demikian, perubahan status Indonesia dalam klasifikasi MSCI tidak hanya berpotensi memengaruhi pergerakan harga saham, tetapi juga dapat berdampak pada biaya pembiayaan pemerintah dan ruang fiskal.
Pelemahan Rupiah Berisiko Mendorong Inflasi
Yusuf juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat diteruskan ke inflasi secara bertahap. Inflasi September tercatat sebesar 3,28%, mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5%. Namun, inflasi inti masih melandai ke 2,84%.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi saat ini masih banyak dipengaruhi oleh kelompok pangan bergejolak. Sementara itu, dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga barang dan jasa belum sepenuhnya diteruskan kepada konsumen.
Permintaan domestik yang belum terlalu kuat membuat produsen dan pedagang masih menahan sebagian kenaikan biaya agar tidak seluruhnya dibebankan kepada konsumen.
Meski demikian, pengaruh nilai tukar mulai terlihat pada barang yang memiliki kandungan impor tinggi atau menggunakan harga acuan dolar AS, seperti minyak goreng, telepon seluler, laptop, dan pelumas.
Baca Juga: Ekonom Minta Jaga Keseimbangan Ekosistem Digital di Aturan Kirim Barang dan Makanan
Yusuf memperkirakan efek rambatan nilai tukar terhadap inflasi berada di sekitar 0,1. Dengan asumsi tersebut, depresiasi rupiah sebesar 10% dapat menambah inflasi sekitar 1 poin persentase dalam satu tahun.
Adapun rupiah telah melemah sekitar 8% dibandingkan posisi akhir 2025. Artinya, sebagian dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga konsumen masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan mendatang.
Harga Energi Jadi Risiko bagi APBN
Yusuf menilai risiko inflasi yang perlu diwaspadai terutama berasal dari sektor energi. Kombinasi harga minyak yang tinggi dan rupiah yang melemah dapat memperbesar kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi energi.
Jika tekanan fiskal pada akhirnya mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif listrik, inflasi berpotensi meningkat lebih cepat dan melampaui sasaran.
Selain energi, pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan harga pangan berbasis impor, seperti gandum, kedelai, dan gula, yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
