Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejadian penganiayaan Mario Dandy kepada David menyita perhatian publik. Bahkan nama Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pegawai Ditjen Pajak juga terseret karena kasus anaknya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah mengetahui kejadian penganiayaan tersebut sebelum video tersebar di media sosial. Tepatnya sebelum dia berangkat ke India untuk menghadiri acara G20 yang digelar 24-25 Februari 2023.
"Persis malam sebelum berangkat ke India, saya dapat berita yang terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan anak RAT (Rafael Alun Trisambodo). Saya diberitahu bahwa sangat ramai di media sosial dan berpotensi menimbulkan reaksi yang sangat negatif," ucap dia dalam acara ROSI di KOMPASTV, Kamis (2/3).
Dia mengatakan pada saat itu belum ada peredaran video penganiayaan yang diabadikan dengan handphone di media sosial.
Baca Juga: Soal Aparat Pemerintah Hedonis, Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa
Alhasil, Sri Mulyani yang merupakan pimpinan Kementerian Keuangan langsung mengambil respons terkait permasalahan tersebut sebelum berangkat ke India. Setelah itu, mengadakan konferensi pers langsung dari India.
Adapun respons Sri Mulyani saat itu, yakni pertama, mengecam terhadap kejadian penganiayaan yang tidak berperikemanusiaan. Menurut Sri Mulyani, respons tersebut dilakukan untuk manusia ke manusia atau sebagai ibu terhadap anak, apalagi pelaku masih dalam usia muda.
"Jadi, hal itu merupakan sebuah landasan moral untuk saya menyampaikan kejadian penganiayaan dan tak dibenarkan untuk alasan apa pun," ujarnya.
Kedua, Sri Mulyani kemudian menyampaikan bahwa dirinya mengecam gaya hidup mewah. Pasalnya, kehidupan Mario yang bergaya dengan menggunakan mobil mewah juga menyeret Rafael Alun beserta instansi tempatnya bekerja.
Menurut dia, tak pantas memamerkan kemewahan dari segi kepantasan publik, bahkan sekalipun orang itu bukan dari instansi pajak.
Baca Juga: Menolak Bayar Pajak Bisa Kena Sanksi Administrasi Hingga Pidana
"Kalau tahu Anda memamerkan itu, Anda telah menyuguhkan kepada masyarakat di dalam suasana empati setelah 3 tahun menjalani pandemi Covid-19, masyarakat masih banyak yang belum pulih. Rasanya moralitas dan kesadaran pribadi itu penting," tuturnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengungkapkan dirinya sebagai pimpinan dalam kementerian harus bisa membuat keputusan dan landasan utamanya, yakni aturan-aturan yang mengikat. Prinsip tersebut yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan pada saat itu dengan mencopot jabatan Rafael Alun.
"Membuat keputusan di lembaga negara tak bisa menggunakan selera pribadi dan ada aturan yang mengikat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
