Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 479,1 triliun sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta kembali melakukan akselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
Pemerintah optimistis, dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program maka program perlinsos akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran subsidi energi perlu dilakukan secara tepat sasaran. Pada tahun 2022, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, gap antara harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar.
Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak tiga kali lipat mencapai Rp 502,4 triliun.
Baca Juga: Hore! Pekan Ini Bakal Cair BLT, BSU, dan Subsidi Transportasi
Dengan trend harga minyak dunia, kurs Rupiah, dan konsumsi pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp 698 triliun hingga akhir tahun.
"Ini akan menjadi tambahan belanja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8).
Dengan jumlah subsidi dan kompensasi yang sangat besar tersebut, Sri Mulyani menyebut justru banyak dinikmati oleh kalangan kelompok mampu. Jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5% subsidi solar dan 20% subsidi pertalite.
"Ini akan mengakibatkan kesenjangan makin tinggi dalam masyarakat kita," katanya.
Baca Juga: Siap-siap! Inilah 3 Bantuan Sosial Tambahan dari Pemerintah, Minggu Ini Cair
Oleh karena itu, Ia menuturkan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan, serta yang memang membutuhkan bantuan.
Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat.
Adapun upaya perbaikan tersebut dilakukan secara simultan dengan proses kalibrasi untuk mencari paduan kebijakan yang optimal untuk mencapai keseimbangan dengan tujuan melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
