Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melebarkan batas defisit sampai dengan 5,07% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp 853 triliun. Pelonggaran defisit ini, sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak Corona yang menyasar perekonomian dalam negeri.
Untuk menambal defisit ini, pemerintah akan menggunakan anggaran alternatif seperti SAL (saldo anggaran lebih), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari badan layanan umum (BLU). Selain itu, pemerintah juga tidak melakukan pinjaman multilateral dari lembaga luar negeri, seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IsDB).
Baca Juga: Ini tanggapan Sri Mulyani soal banyaknya kritik terkait program kartu prakerja
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan utang oleh pemerintah ini dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha bisa memiliki daya tahan.
"Meskipun suasananya sangat menekan, tetapi kami coba memprioritaskan fokus ke masyarakat. Kalaupun kami menambah utang, itu utamanya dipakai untuk masyarakat dan dunia usaha supaya mereka punya daya tahan terhadap kondisi Covid-19 ini," ujar Sri di dalam diskusi virtual, Jumat (1/5).
Lebih lanjut, Sri memaparkan pembiayaan yang dilakukan pemerintah ini dilakukan untuk menstimulasi masyarakat di tengah situasi yang tidak menentu. Bukan hanya disokong oleh adanya wabah, tetapi juga karena penerimaan perpajakan diperkirakan akan mengalami penurunan drastis.
