kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

SPS siapkan 7 saksi buat tepis gugatan KLH


Minggu, 16 Maret 2014 / 20:30 WIB
ILUSTRASI. Seorang tak dikenal berupaya menerobos Istana Negara dan membawa senjata FN berhasil digagalkan Polisi, pada Selasa 25/10/2022, pukul 07.00 WIB.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT Surya Panen Subur menilai gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menuding pihaknya membiarkan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat kurang pihak. Soalnya, gugatan tersebut tidak menyertakan PT Astra Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana selaku manajemen lama Surya Panen.

Rivai Kusumanegara, kuasa hukum Surya Panen, menjelaskan, dalil kliennya itu mengacu pada peristiwa kebakaran pada tahun 2009 dan awal 2010, yang notabene saat itu Surya Panen masih dijalankan manajemen lama. "Untuk itu, sepatutnya gugatan ditolak pengadilan," katanya, Ahad (16/3).

Lebih lanjut, Rivai mengungkapkan, kebakaran lahan gambut seluas 1.200 hektare itu lebih karena musibah dan tidak ada kesengajaan pembiaran. Surya Panen bakal membuktikannya dengan menghadirkan tujuh ahli dan saksi di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Toh, Bobby Rahman, kuasa hukum KLH, menegaskan, KLH tetap pada gugatannya: Surya Panen sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran sejak Februari 2009 sampai 2012. KLH menuntut ganti rugi Rp 136,8 miliar dan biaya pemulihan lahan gambut Rp 302,1 miliar. Sidang akan kembali digelar Kamis (20/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×