kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Sofyan Wanandi tak setuju Hatta jadi Plt Menkeu


Jumat, 19 April 2013 / 21:49 WIB
Sofyan Wanandi tak setuju Hatta jadi Plt Menkeu
ILUSTRASI. Buka rekrutmen.telkom.co.id, ada 4 posisi lowongan kerja untuk 200 orang


Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Cipta Wahyana

JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengecam pemilihan Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan. Sofjan menilai jabatan Menkeu adalah jabatan terpenting dalam sebuah kabinet sehingga tidak mungkin dirangkap.

"Saya tidak setuju, apalagi itu dirangkap," tegasnya, Jumat (19/4) malam. Terlebih, menurutnya, tugas Menkeu yang mengatur anggaran sangat penting bagi perekonomian Indonesia masih terjerat defisit kembar.

Selain itu, Sofyan menilai, tugas utama Hatta sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian juga sudah berat dan tidak mungkin lagi memiliki waktu untuk mengatur serta mengawasi Kementerian Keuangan. Apalagi, sebentar lagi pemerintah harus mengajukan APBN-P. Artinya, tugas berat sebagai Menkeu sudah menunggu.

"Pak Hatta itu sudah banyak mengurusin mulai dari bawang, cabai hingga daging, apa ada waktu lagi untuk mengurus dan mengawasi bea cukai dan pajak?" tambahnya. Sofjan bahkan tak percaya jika jabatan rangkap Hatta hanya akan bertahan hingga Agustus 2013.

Sofyan juga melihat, Hatta tidak paham moneter serta pembangunan perekonomian. Kini, ia juga menjadi Ketua Umum partai politik. "Jangan sampai malah jobol anggarannya nantinya," jelasnya.

Ketua Umum Apindo yang baru saja terpilih untuk ketiga kalinya ini menyayangkan keputusan Presiden. Sebab, sebelumnya, SBY selalu mengisi posisi Menkeu dengan profesional, bukan yang berasal dari parpol.

Dulu, Sri Mulyani memang pernah merangkap jabatan. Tapi, Sofyan menilai itu masih tepat karena ia mengerti masalah moneter dan tidak berada di parpol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×