kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Soal sampah, Pemprov DKI akan terbitkan Pergub


Rabu, 02 April 2014 / 22:00 WIB
Soal sampah, Pemprov DKI akan terbitkan Pergub
ILUSTRASI. Penjelasan tentang Madu Boleh Dikonsumsi Penderita Diabetes


Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggelar rapat untuk membahas permasalahan pemungutan sampah di DKI Jakarta. Hasil rapat bersama rekanan pengusaha pengelola sampah swasta, Basuki menyimpulkan bahwa terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum.

"Jadi soal sampah, sudah ditemukan. Pada awalnya kita menuduh swasta tidak jujur bermain dengan Bantar Gebang. Misalnya Pak Monang mengambil 100 ton, ternyata belum sampai akhir tahun kok sudah mengaku mengangkut 100 ton? Sementara sampahnya masih banyak. Lalu kita putuskan urus sendiri, ternyata lebih kacau. Ternyata oknum memakai alasan tidak boleh lebih dari dua rit," ujarnya, di Balai Kota, Rabu (2/4).

Meskipun demikian, pria yang biasa disapa Ahok itu, masih belum ingin memperpanjang hukuman bagi para oknum. "Truk sampah pakai mobil pemerintah. Mengambil sampah di restoran, di mal, di hotel. Yang mainkan itu oknum. Harusnya, mal, restoran, dan lainnya harus bayar sendiri dengan retribusi. Maka kita akan buat Pergub (Peraturan Gubernur)," kata Ahok.

Direktur PT Samhana Indah, Jack Monang Napitupulu, salah satu mitra swasta pengangkutan sampah Dinas Kebersihan DKI mendukung langkah Pemprov DKI tersebut. "Jadi kita buat penawaran per kelurahan, nanti baru dibanting harganya mana yang lebih murah. Tetapi dengan catatan harus ada pinalti, ada risikonya kalau tidak bersih berapa yang harus dipotong. Selama ini yang penting hanya yang diangkut," kata Monang.

Monang mengaku selama ini kesulitan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta. Beruntungnya pada kesempatan rapat tersebut, Monang dan 24 perusahaan swasta lainnya berhasil menunjukkan bukti kelalaian Dinas Kebersihan DKI dalam menanggulangi permainan oknum yang kerap merugikan mereka.

"Ya wajar kalau belakangan ini berantakan. Saya dibayar 2 rit, sementara saya angkut sampai 6 rit. Semua jenis sampah masuk ke kita tetapi pengangkutan pakai mobil negara. Uang masuk kantong, mobil negara hancur, tetapi yang buang juga kita," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×